Otorita Labuan Bajo Terapkan SMKU untuk Bantu Para Pelaku Usaha

MELALUI media daring, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina, hadir dalam “Rapat Tindak Lanjut Kegiatan Kolaborasi Lintas Kementerian dalam Rangka Mewujudkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana” pada Selasa (19/7).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu lalu, saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mengadakan diskusi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda, Dispar Mabar, BPOLBF, Pelindo, PLN, Telkom, PDAM, terkait penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) di Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Flores guna mewujudkan destinasi pariwisata tangguh bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.

SMKU sendiri merupakan standar yang dapat digunakan pelaku usaha dalam mengatur kegiatan usahanya yang tidak hanya berfokus untuk melindungi, mengantisipasi, dan menangani ketidakpastian yang terjadi,.

Tak hanya itu, SMKU juga membantu pelaku usaha dalam memulihkan diri pascabencana.

SMKU dinilai dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam meminimalisir risiko bencana dan juga dinilai mampu melengkapi sistem manajemen yang digunakan pelaku usaha saat ini seperti manajemen risiko, manajemen tanggap darurat, dan manajemen krisis.

Baca juga: Terpukau, Delegasi Korea Rekomendasikan Labuan Bajo ke Komunitas Global

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB, Dr. Ir. Udrekh,  juga menyampaikan bahwa kolaborasi multipihak adalah kunci dalam mewujudkan pariwisata aman bencana.

"Kolaborasi multipihak dibutuhkan dalam mewujudkan pariwisata aman bencana atau destinasi wisata tangguh bencana sangat diperlukan dan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait," katanya

"Hasil dari rakor ini menjadi komitmen bersama dan harapannya dituangkan ke dalam Program dan Kegiatan di dokumen ITMP Labuan bajo maupun masing-masing Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Terkaitm" jelas Udrekh dalam keterangan pers, Rabu (20/7).

BPOLBF sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyambut baik adanya SMKU di Labuan Bajo. Saat ini BPOLBF juga telah menerapkan sistem pengurangan risiko bencana/disrupsi yaitu Environment, Social, Governance (ESG) Rating yang merupakan salah satu tools untuk keberlanjutan investasi (sustainable investment) dan telah mencakup Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari SMKU.

Selain itu, BPOLBF juga telah melakukan identifikasi risiko bencana dan sumber daya kawasan, menerapkan manajemen, dan melakukan simulasi penanganan kedaruratan yang dapat terjadi di kawasan sehingga dapat menjadi inisiasi untuk mendukung implementasi SMKU.

Program BPOLBF, seperti Webinar Desa Wisata beberapa waktu lalu juga mengangkat tema Antisipasi Risiko Bencana di Desa Wisata.

Hal ini dilakukan agar destinasi wisata di Labuan Bajo pada khususnya dan Floratama pada umumnya bisa menjadi destinasi yang tangguh dan tanggap bencana, bukan saja bencana alam tetapi juga bencana non alam seperti pandemi.

Selain itu, saat ini BPOLBF bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat juga telah menyusun Tourism Safety and Security, yang mana salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dibuatnya Command Centre.

Dalam paparannya, Shana Fatina menyampaikan bahwa perlu ada yang menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung.

“Command Centre adalah sebuah sistem control yang saling terintgrasi dengan menyajikan data dan informasi digital guna mendukung pengambilan keputusan dalam penanganan CHSE," jelas Shana.

"Command Centre perlu dibuat agar Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dapat menjamin keselamatan dan keamanan pengunjungnya. Di kantor BPOLBF sendiri telah disediakan satu ruangan khusus yang rencananya akan menjadi command centre” terangnya. (RO/OL-09)