Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DINAS Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) menegaskan tidak ada perpeloncoan selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pelaksanaan MPLS diawasi oleh panitia MPLS sekolah, seperti pengawas sekolah, komite sekolah, dan orangtua.
"Insya Allah tidak ada perpeloncoan, MPLS ini lebih kepada bagaimana mengarahkan peserta didik mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter," kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi, di Bandung, Selasa (19/7).
Dedi menjelaskan, MPLS bertujuan mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi, mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah, serta menumbuhkan perilaku positif, seperti kejujuran, kemandirian, dan saling menghargai.
Ia pun berpesan kepada seluruh peserta didik untuk menjaga persatuan bangsa. Sebab, Indonesia terdiri atas keberagaman. "Kalau tidak ada wawasan kebangsaan, tidak ada Pancasila maka ke depan belum tentu Nusantara itu ada. Bangsa ini ada di masa depan kalian, jadilah generasi yang memberi solusi," jelasnya.
Dedi berharap seluruh peserta didik untuk menguatkan karakter nasionalisme dan kebangsaan. Ini harus jadi bahan para narasumber saat
menyampaikan materi di MPLS. Dengan demikian, siswa memiliki jiwa nasionalisme yang baik. Adanya MPLS bisa membuat peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
Di Kota Bandung, MPLS dan Pertemuan Tatap Muka (PTM) kegiatan belajar mengajar berlangsung 100% sejak 18 Juli 2022. Hal ini berdasarkan SKB 4 Menteri dan Peraturan Wali Kota Bandung.
"Berdasarkan kebijakan, kegiatan belajar mengajar di Kota Bandung akan digelar secara optimal PTM 100% dengan jam pembelajaran sesuai kurikulum," kata Kadisdik Kota Bandung, Hikmat Ginanjar.
Selain itu, lanjut dia, beberapa perubahan aktivitas dalam PTM dapat dilaksanakan kembali, seperti ekstrakulikuler dan olahraga. Dengan ketentuan, aktivitas dilakukan di luar ruangan atau ruang terbuka dan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes).
Baca juga: Pemkab Temanggung Datangi Warga untuk Vaksin Booster Covid-19
Sedangkan untuk kegiatan MPLS telah dilaksanakan sesuai kalender pendidikan Kota Bandung pada 18-20 Juli 2022 secara tatap muka.
"Materi MPLS dibuat oleh satuan pendidikan dengan menekankan pada pendidikan karakter dan pembiasaan implementasi profil pelajar
Pancasila. Tidak boleh ada unsur perpeloncoan dan kegiatan MPLS juga tidak boleh memberatkan siswa dan orangtua siswa baik dari aspek fisik maupun materi," jelasnya.
Satuan pendidikan, kata Hikmat, wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTM 100%, seperti ruang kelas yang representatif, toilet, tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, hand sanitizer, masker cadangan, tempat sampah, dan lainnya.
Sehingga dengan adanya fasilitas yang memadai mampu untuk membantu peserta didik dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Harapannya, setelah kegiatan MPLS selesai, peserta didik sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan sekolah.
"Jika MPLS dilaksanakan lebih dari tiga hari, pihak orangtua berhak mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Namun, ada
pengecualian bagi sekolah berasrama dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Pendidikan terkait," ucapnya.
Menurut Hikmat, penyelenggara utama teknis kegiatan MPLS adalah para guru dan dibantu oleh pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Jika sekolah belum memiliki pengurus OSIS/MPK boleh diwakilkan siswa lainnya yang memiliki catatan akademis dan kelakuan baik.
Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, sanksi yang diberikan cukup berat, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
"Bahkan, apabila pelanggaran sangatlah berat, Kepala Sekolah terancam dicopot dan siswa yang melakukan di-drop out dari sekolah," katanya. (OL-16)
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto dengan tegas menyatakan jika program makan siang bukan merupakan bagian dari operasional sekolah.
Dinas Pendidikan Pemkab Sumedang bertekad Meminimalkan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, utamanya di lingkungan sekolah.
PPDB tahun ajaran 2020 di DKI Jakarta menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Banyak orang tua siswa protes karena mekanisme PPDB dirasa tidak adil
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyambut positif upaya Dinas Pendidikan DKI yang membuka jalur zonasi bina RW bagi para calon peserta didik baru yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani menyebut jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI tahun ini sudah menyimpang.
Pupus sudah harapan Lisa yang berusia 12 tahun 5 bulan untuk bisa bersekolah di sekolah impiannya, yaitu SMPN 216 Jakarta Pusat padahal jaraknya hanya 800 meter dari rumahnya.
Isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang cukup krusial. Hal ini disebabkan karena peran strategis Jawa Barat dalam perekonomian nasional.
Produsen kopi Kolombia Wilton Benitez, pemenang kompetisi The Golden Bean 2022 memberikan kelas pengajaran coffee processing bagi para prosesor kopi di Jawa Barat
rumah adat Jawa Barat dengan karakteristik bentuk yang menjunjung unsur hewan dan tumbuhan serta menggunakan bahan alami sebagai simbol kesederhanaan
pakaian adat Jawa Barat untuk pasangan, terdiri dari setelan yang dulunya biasa digunakan kalangan pejabat hingga masyarakat biasa
Saat itu di zaman Kerajaan Tarumanegara banyak suku Sunda yang sudah mengenal tulisan.
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved