Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Haris Sukamto melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Manado, di Kota Tomohon. Haris mengaku melakukan hal itu untuk melihat langsung kinerja petugas di lembaga pemasyarakatan tersebut.
Dalam kunjungan mendadak, Selasa (6/6), Haris didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali. Saat tiba di LP, mereka disambut Kepala LPP Manado Oldij J E Rambi, beserta jajarannya.
Pada kesempatan itu Haris Sukamto, menegaskan, dalam menjalankan tugas mereka harus bekerja secara tim di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
"Mari kita lakukan yang terbaik untuk Kementerian Hukum dan HAM ini," pintanya.
Sebagai petugas pemasyarakatan, lanjut Haris, sikap mereka tidak hanya harus berani tetapi harus peduli melihat kondisi warga binaan. "Karena kita bertugas untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan, dan harus memanusiakan manusia," tandasnya.
Di LPP Manado, Haris melihat langsung kondisi blok hunian dan menyerap aspirasi warga binaan pemasyarakatan.
"Ini rumah kita bersama, mari jaga bersama, bangun bersama dan hasilnya nanti kita nikmati bersama-sama," ujar Haris.
Ia berharap, semua warga binaan perempuan untuk aktif mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang ada di LPP Manado, seperti membuat produksi batik, salon, tarian, kantin hingga pelatihan barista. (N-2)
DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyoroti masih maraknya peredaran barang yang memakai merek tanpa izin, atau yang lazim disebut sebagai barang palsu.
DJKI Kementerian Hukum dan HAM terus memperkuat langkah hilirisasi komoditas kelapa nasional melalui pelindungan Indikasi Geografis (IG)
DJKI Kementerian Hukum dan HAM menorehkan capaian positif dalam pelindungan Indikasi Geografis (IG) hingga Oktober 2025.
Proposal Indonesia mengenai pembentukan instrumen hukum internasional untuk pengelolaan royalti resmi masuk dalam agenda pembahasan World Intellectual Property Organization (WIPO)
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
DJKI laporkan 564 merek kolektif koperasi terdaftar, memperkuat perlindungan produk lokal dan mendukung kemandirian ekonomi bangsa sesuai program Presiden Prabowo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved