Harga CPO Diyakini Akan Naik Lagi, Petani Sawit Semringah

KEBIJAKAN pemerintah membuka kembali kran ekspor crude palm oil (CPO) membuat petani kelapa sawit di Musi Rawas Utara, Sumsel semringah. Para petani sawit mengaku senang dan mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo itu karena diyakini harga buah sawit bakal naik kembali seperti sebelum ekspor CPO dilarang.

"Saat harga sawit turun lantaran adanya larangan ekspor. Kami harapkan lepas dari belenggu itu. Dan alhamdulillah, pemerintah pusat memahami itu. Dengan adanya kran ekspor CPO dibuka lagi, dengan begitu maka harga buah sawit akan naik lagi," jelas Irianto, salah satu petani sawit di Muratara, Senin (23/5).

Ia mengatakan saat harga sawit atau tandan buah segar (TBS) ini anjlok, banyak petani lesu bahkan sengaja tidak panen dan membiarkan buah sawit di kebun membusuk di batang. "Sebelumnya (saat larangan ekspor CPO) saya tidak panen. Kami memilih membiarkan busuk di batang, bagaimana mau panen, harga anjlok, belum upah panen, upah melangsir, mau bagaimana lagi kita mau dapat, kita panen sendiri tidak sanggup," katanya.

Ia mengungkapkan harga buah sawit di tingkat petani saat ini memang masih anjlok, namun ia meyakini setelah dibuka lagi keran ekspor per 23 Mei ini maka harga buah sawit akan melejit kembali. "Kalau sekarang masih harga anjlok itulah, Rp1.200-Rp1.500 per kilogram, mungkin sudah 23 Mei ini naik lagi," katanya.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) DPD Sumsel Bambang Giyanto mengapresiasi kebijakan pemerintah ini karena apa yang disuarakan oleh petani didengarkan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan dengan kembali kran ekspor dibuka yang bertepatan dengan kenaikan harga minyak nabati dunia ini juga bisa kembali mengkerek harga CPO juga.

"Kita apresiasi kebijakan pemerintah ini namun pemerintah juga harus ada solusi juga agar tetap bisa menyediakan harga minyak goreng murah sebab selama ini kan pemerintah diolok-olok karena formula menurunkan harga minyak goreng belum tepat," kata Bambang.

Ia mengatakan rencana pemerintah melarang ekspor CPO dengan harapan bisa menekan harga minyak goreng di pasaran agar lebih murah nyatanya belum berhasil. "Jadi harus ada solusi lainnya. Kami berharap saat harga TBS nanti sudah kembali membaik agar implementasi pembelian TBS di lapangan juga konsisten sebab selama ini standar kualitas TBS untuk menentukan harganya sudah ada namun realisasi harga di lapangan tidak semuanya terlaksana dengan baik," beber dia.

Ia menjelaskan, kalau petani kemitraan harga TBS yang dijual memang harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Sumsel. "Tapi kadang harga ini tidak berlaku bagi petani mandiri atau yang tidak tergabung dalam kemitraan. Harga TBS yang dibeli dari petani mandiri tetap terjun bebas meski harga TBS yang dirilis pemerintah sudah membaik," beber dia. (OL-15)