BERBAGAI upaya dilakukan Pemkab Klaten, Jawa Tengah, guna menekan kenaikan kasus stunting khususnya di Klaten. Salah satunya dengan rembuk stunting yang diadakan di Ruang Paripurna DPRD Klaten.
Kegiatan rembuk stunting yang digelar pada Kamis (19/5), dihadiri Bupati Sri Mulyani, Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Klaten, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Camat dan Kepala Desa.
Bupati Sri Mulyani mengungkapkan, sebagai dasar akselerasi dan percepatan penurunan stunting, Klaten telah memiliki Perda No 6 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Klaten. Dalam upaya penurunan stunting, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta membuat program dengan lokus dan fokus agar efektif dan efisien. Sehingga, masalah stunting di Klaten bisa terselesaikan.
Bupati juga meminta OPD memaksimalkan anggaran dan komitmen untuk menurunkan angka stunting. Meskipun saat ini angka stunting di Klaten sudah turun menjadi 9,3% atau di bawah angka nasional 14%.
Sementara itu, Kepala Dinkes Klaten Cahyono Widodo mengatakan stunting di Klaten cukup dinamis. Pada 2020, angka stunting naik menjadi 10,3%. Kemudian, pada 2021 turun menjadi 8,8% dan 2022 naik lagi menjadi 9,26%.
Baca juga: Ganjar Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Jateng
Hasil survei SSPI tahun 2021 menunjukkan angka stunting di Klaten turun menjadi 18,8% dibandingkan pada 2018 di angka 29,6%. Sehingga, ada harapan Klaten bisa mencapai target angka stunting di bawah 14% pada 2024.
Menurut Cahyono, ada sejumlah program yang sudah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting di Klaten, seperti Waskita (wajib awasi bersama kesehatan ibu, bayi, dan balita) dan Seruling Bambu (serbu dan buru stunting bekali anak menjadi bibit unggul).
"Dinas Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk program SMART Tablet. Pun dengan Kantor Kemenag melakukan sertifikasi untuk calon pengantin bersama TP PKK program baby kafe," kata Cahyono.(OL-5)
