KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperketat pengiriman pasokan hewan ternak dari luar daerah, terutama dari wilayah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK). Pengetatan dilakukan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan setempat berkoordinasi dengan Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, Ahmad Ri'fai Azhari, mengatakan pengetatan distribusi hewan ternak dilakukan dengan cara melakukan penyekatan di daerah-daerah perbatasan. Seandainya ditemukan kendaraan yang membawa hewan ternak, maka akan diminta putar balik.
"Di Jawa Barat ada beberapa daerah yang sudah ditemukan kasus PMK (penyakit mulut dan kuku) pada hewan ternak. Kami tentu harus waspada dengan melakukan upaya antisipasi. Salah satunya koordinasi dengan Polres Cianjur dan Dishub untuk menyekat kendaraan yang membawa hewan ternak dari luar daerah," kata Rifa'i, Selasa (17/5).
Upaya antisipasi lain dilakukan DPKHP Kabupaten Cianjur dengan cara menyebarkan surat edaran sekaligus sosialisasi pencegahan kepada peternak dan penjual. Termasuk surat edaran ke setiap camat untuk intensif mencegah masuknya hewan ternak berkaki empat, terutama sapi, domba, dan kambing, dari luar daerah.
"Ini juga berkaitan dengan rencana pengadaan hewan ternak yang dialokasikan dari dana desa. Kami coba tutup sementara dulu mobilitas lalu lintas hewan ternak agar tidak terjadi penularan PMK di Kabupaten Cianjur," sebut Rifa'i.
Fenomena PMK, kata Rifa'i, tentu menjadikan kondisi menjelang Idul Adha nanti menjadi dilematis. Pasalnya, saat ini bagi para peternak ataupun penjual merupakan saatnya panen. "Memang dilematis. Di satu sisi sekarang menjelang Iduladha merupakan masa panen bagi para peternak dan penjual. Di sisi lain, kami juga khawatir dengan penyebaran PMK," pungkasnya.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKHP Kabupaten Cianjur, Ade Dadang Kusmayadi, menambahkan sejak merebaknya PMK pihaknya mengintensifkan pemantauan dan pemeriksaan hewan ternak. Termasuk mengintensifkan penyemprotan disinfeksi ke setiap kandang.
"Secara administrasi kami sudah mengeluarkan surat edaran menyusul KLB (kejadian luar biasa) PMK berupa imbauan kepada camat, kepala desa, maupun OPD yang menyediakan pengadaan hewan ternak," terang Ade.
DPKHP juga, kata Ade, sudah mengeluarkan surat permohonan ke Polres Cianjur dan Dishub untuk melakukan pengetatan lalu lintas hewan ternak. Koordinasi juga dilakukan dengan memaksimalkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah utara, tengah, dan selatan untuk mengintensifkan monitoring dan evaluasi ke sentra peternak sapi potong maupun sapi perah.
"Pemeriksaan kesehatan langsung kami lakukan kepada fisik hewan ternak serta melakukan disinfeksi sesuai arahan Kementerian Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar," tegas Ade.
Sejauh ini Ade mamastikan di Kabupaten Cianjur tidak ditemukan kasus PMK pada hewan ternak. Namun bukan berarti upaya antisipasi tak dilakukan. "Mudah-mudahan dengan berbagai upaya antisipasi yang kami lakukan, di Kabupaten Cianjur tak ditemukan kasus PMK," pungkasnya. (OL-15)
