Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SETELAH melalui proses dan perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar membatalkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1.000%.
Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Henry Sinaga mengatakan perjuangan bersama dari berbagai pihak termasuk rekan-rekan jurnalis yang masih memiliki idealisme tinggi dalam membatalkan NJOP 1.000% telah membuahkan hasil.
"Perjuangan saya melawan Pemerintah Kota Pematangsiantar atas kenaikan NJOP 1.000% kembali membuahkan hasil. Pada 13 April 2022, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah membatalkan kenaikan NJOP 1.000% melalui penerbitan SPPT PBB untuk tahun 2022," kata Henry yang juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pematangsiantar-Simalungun kepada Media Indonesia, Rabu (13/4).
"Selamat buat kemenangan seluruh rakyat Kota Pematangsiantar.
Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu perjuangan saya ini, khususnya buat Plt. Wali Kota Pematangsiantar Ibu dr Susanti Dewayani yang telah memenuhi janjinya," tambahnya.
Dia juga tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada para jurnalis yang masih memiliki idealisme yang tinggi. "Perjuangan selanjutnya adalah mengembalikan uang rakyat yang sudah terlanjur dibayarkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Kota Pematangsiantar," tandasnya.
Sebelumnya, Henry Sinaga juga telah pernah menyurati Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah untuk meninjau dan membatalkan Perwa Nomor 4 Tahun 2021 tertanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 – 2023.
Tidak hanya sampai di situ, Henry juga menyurati Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi serta Gubernur Sumatra Utara yang memohon dan meminta perlindungan hukum atas telah terbitnya Perwakilan Nomor 04 Tahun 2021 tersebut. (AP/OL-10)
BARU-BARU ini, viral video yang memperlihatkan seorang pria diseret hingga terjatuh yang dilakukan oleh oknum petugas keamanan di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara.
Forum strategis itu tidak hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh pemerintahan lintas sektor, tetapi juga diwarnai semangat kolaboratif para pemimpin daerah dan tokoh pendidikan nasional.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Kepala Cabang Bulog Pematangsiantar Matius Sitepu mengatakan ketersediaan cadangan beras di gudang Bulog Pematangsiantar cukup untuk kebutuhan 3 bulan ke depan
Dalam kesiapsiagaan mudik Lebaran 2025, lanjut Ramses, PLN berkomitmen melayani kebutuhan kelistrikan selama 24 jam
Sanksi pemberatan, lanjut dia, layak diberikan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved