Jalin Hubungan Baik, NasDem Kunjungi PGI-W Jawa Barat

KERUKUNAN hidup bermasyarakat harus terus diperkuat oleh semua
unsur di Tanah Air. Hal ini penting demi menjaga keutuhan dan
kondusivitas berbangsa dan bernegara.

Demikian benang merah pertemuan pengurus DPW Partai NasDem Jawa Barat dengan  Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (GPI-W) Jawa Barat, di kantor GPI-W Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (25/3).

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, memastikan pihaknya serius dalam merawat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat.

Situasi yang terjaga baik ini menjadi modal penting dalam menjalani
kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami memperhatikan. Karena itu, kami datang ke sini untuk mendengarkan, membuka ruang komunikasi
dengan semua kelompok masyarakat di Jawa Barat, khususnya dengan
organisasi kemasyarakatan berbasis agama," kata Saan.

Dia mengakui, masyarakat Jawa Barat kental dengan ikatan keagamaan. Hal itu bisa menjadi persoalan jika tidak ada komunikasi yang baik di antara semua pihak.

"Kita mencari irisan-irisan yang bisa disinergikan, yang bisa
dikolaborasikan. Hari ini kami banyak mendapatkan masukan, hal-hal yang
memang nanti bisa NasDem perjuangkan," ujarnya.

Perizinan tempat ibadah

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum PGI-W Jawa Barat, Paulus
Wijono, mengeluhkan banyaknya program kemasyarakatan di PGI-W yang
kurang direspons oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, jika pihak eksekutif  mau berkolaborasi akan banyak masyarakat yang diuntungkan.

"Di Cimahi saja ada 30 ribu umat yang tergabung dalam PGI-W. Tentu ini
potensi yang besar jika dikolaborasikan dengan program-program
kemasyarakatan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengeluhkan minimnya peran pemerintah dalam
mendampingi perizinan pembangunan rumah ibadah. Bahkan, banyak aparatur pemerintah daerah yang tidak paham tentang peraturan
pembangunan rumah ibadah.

"Ditambah ketidakmengertian masyarakat. Kami menaruh perhatian, karena kalau  dibiarkan, ini berpotensi jadi masalah besar," katanya.

Dia pun meminta pemerintah aktif menginventarisasi rumah ibadah mana
saja yang berpotensi menimbulkan konflik. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di masyarakat.

"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, juga mendampingi terkait perizinan rumah ibadah," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Saan memastikan pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Apalagi kami sebagai pengusung utama Gubernur Jawa Barat, tentu ini
akan kami sampaikan ke Pemprov Jabar. Juga dengan jaringan kami yang
ada, kami akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi ini," tegasnya. (N-2)