Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANTREAN panjang truk masih terjadi di SPBU sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, akibat kelangkaan solar bersubsidi yang belum teratasi. Pertamina batasi pembelian solar bersubsidi.
Pantauan Media, antrian panjang truk-truk pengangkut barang yang ingin membeli BBM jenis solar subsisi di SPBU hingga kini masih terjadi. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga dikeluhkan para sopir dan pengusaha angkutan barang.
Bahkan aksi protes dan unjukrasa para sopir terkait kelangkaan solar ini sudah terjadi beberapa kali. Tidak hanya para sopir truk, terbatasnya Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar subsidi juga dikeluhkan para nelayan di Kalsel.
Para nelayan di pesisir Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar untuk melaut (menangkap ikan) sehingga mereka terpaksa membeli solar pedagang eceran (pelangsir) atau membeli solar sisa dari kapal-kapal penarik tongkang batubara, tug boat serta LCT, dengan harga lebih tinggi.
Harga JBT solar subsidi di SPBU seharga Rp5.100 perliter sementara harga solar eceran mencapai Rp9.000 perliter. "Sejak lama para nelayan dihadapkan pada masalah sulitnya mendapatkan solar. Solar yang dibeli mahal tentunya membuat pendapatan nelayan juga berkurang," ungkap Zainal, nelayan Kotabaru, Senin (14/3).
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya berupaya mendorong agar pemerintah menambah kuota BBM solar untuk Kalsel. Di sisi lain Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor juga telah menerbitkan Surat Edaran terkait penggunaan solar dan pembatasan pembeliannya untuk kategori kendaraan tertentu di SPBU.
Sementara Unit Manager Communications, Relations & CSR Pertamina MOR VI Kalimantan, Susanto August Satria mengatakan stok BBM solar (JBT) untuk wilayah Kalsel aman. "Pertamina adalah sebagai operator, yaitu menyediakan dan menyalurkan BBM sesuai dengan ketentuan serta kuota yang telah ditetapkan. Pertamina telah mengintruksikan ke SPBU untuk menerapkan pencatatan nopol bagi kendaraan yang membeli solar, membatasi pembelian hanya 1 kali dalam sehari," tegasnya.
Lebih jauh dikatakan Satria, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada SPBU untuk melayani penjualan JBT Solar sesuai dengan aturan dan tipe jenis kendaraannya. Seperti pencatatan nomor polisi, pembatasan pembelian Solar utk kendaraan jenis tertentu, tipe spesifikasi kendaraan.
"Apabila ada operator yang melanggar ketentuan, pengelola SPBU akan mengambil tindakan tegas ke operator tersebut," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: BBM Solar Sulit di SPBU Kalsel Sopir Truk Ancam Mogok
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Teknologi heat pump dan solar ini memungkinkan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, yang mampu mengurangi konsumsi listrik secara signifikan hingga 80%.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menerjunkan 3.800 personel untuk membantu kelancaran dan keamanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved