Insiden Penembakan 8 Karyawan PTT di Papua Disesali Deputi V KSP

KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah.  Sebanyak delapan karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kedelapan pekerja itu tewas saat melakukan perbaikan tower BTS tiga di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Dari informasi yang didapat, penyerangan dilakukan gerombolan KKB sebanyak 15 orang dengan menggunakan 3 pucuk senjata dan alat tajam. Tak hanya membunuh delapan pegawai, kelompok kriminal bersenjata menyerang personel Satgas Kodim Yonif Raider 408/SBH bernama Pratu Herianto hingga terluka.

Baca juga: Stafsus Wapres: Jumlah Pasukan Militer di Papua Bisa Dikurangi

“Saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Seluruh korban sedang melaksanakan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat. Pekerjaan tersebut justru mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses komunikasi dan konektivitas. Akses komunikasi itu akan memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga, yang seharusnya didukung," tegas Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta.

Dari data yang diolah Kantor Staf Presiden, sepanjang 2022 dari Januari hingga awal Maret, tercatat setidaknya ada 7 dugaan tindak pidana yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada beberapa distrik di Provinsi Papua. Semua kejadian tersebut memakan total 18 korban, dengan 13 korban yang meninggal dunia dan 5 korban yang mengalami luka-luka, korban mencakup anggota TNI dan masyarakat sipil.

"Kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari para petugas PTT yang menjadi korban jiwa saat sedang melaksanakan tugasnya di area Kabupaten Puncak. Para petugas sejatinya telah memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan menjaga jaringan konektivitas. Saya meminta agar para aparat terkait melakukan penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan proporsional atas tindak pidana tersebut,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, pada 2021, pemerintah telah merencanakan pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di Papua dan Papua Barat sebanyak 4.200 unit. Lebih dari 60% titik yang telah dibangun terdapat di Papua dan Papua Barat. Dengan dibangunnya infrastruktur telekomunikasi diharapkan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menikmati jaringan telekomunikasi 4G.

“Konektivitas merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan di Tanah Papua, tindak pidana ini merugikan semua pihak,” ujar Jaleswari.

Komitmen Pemerintah atas pengembangan infrastruktur di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan) tertuang jelas pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang menyatakan pembangunan infrastruktur pitalebar di 2022 memiliki target untuk mencakup jaringan pada 8.226 Desa pada wilayah 3T.

“Ke depan Pemerintah Pusat dan Daerah serta seluruh unsur aparat akan terus bekerja sama serta menggandeng Tokoh Adat dan masyarakat Tanah Papua untuk memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga masyarakat di Tanah Papua,”ujar Jaleswari. (RO/A-1)