Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI elemen di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendesak segera ada upaya perbaikan ruas jalan menuju ke wilayah selatan. Pasalnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat.
Seperti diungkapkan Cecep Saepudin Zuhri, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Ia berharap segera ada penanganan terhadap kondisi ruas jalan menuju ke selatan Kabupaten Cianjur tersebut.
"Kondisi infrastruktur ruas jalan menuju ke Cianjur selatan memprihatinkan. Idealnya harus segera diperbaiki," tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada Media Indonesia, Jumat (25/2).
Cecep meminta kepedulian dari para wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten Cianjur yang sekarang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka, sebut Cecep, sejatinya ikut memperjuangkan agar ruas jalan ke selatan Cianjur yang terbentang dari Kecamatan Cibeber hingga ke Sindangbarang segera diperbaiki.
"Wajar kalau mereka mengalokasikan dari pokir pertama, kedua, atau ketigalah. Bisa dimasukkan untuk menyelesaikan ruas jalan dari Cianjur kota hingga ke Sindangbarang," tegasnya.
Namun, kata Cecep, semua kembali lagi kepada kepedulian dari para wakil rakyat. Jika tak mau memasukan pokir memperbaiki infrastruktur, maka sebuah keniscayaan kondisi jalan ke selatan Cianjur akan bagus.
"Di Kabupaten Cianjur, pokir anggota DPRD hampir semuanya dialokasikan untuk infrastruktur jalan karena mengejar target kemantapan jalan 65%. Karena yang ke Cianjur selatan itu berstatus milik provinsi, sejatinya yang harus memperbaiki orang-orang provinsi," pungkasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengaku pekan lalu diundang Dinas PU Binamarga Provinsi Jawa Barat. Pihaknya, kata Eri, diminta mengusulkan titik ruas jalan saja yang perlu ditangani, baik yang berstatus kabupaten maupun provinsi. "Termasuk di antaranya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Cibeber hingga ke Kecamatan Sindangbarang," kata Eri.
Eri tak memungkiri kondisi ruas jalan di selatan Cianjur dikategorikan rusak berat. Tingkat kerusakannya tak menyeluruh, tapi di beberapa titik.
"Kebetulan kemarin saya dari Kecamatan Agrabinta. Kondisi (jalannya) memang rusak parah. Misalnya di titik ruas jalan rusak parah itu dari Kecamatan Cibinong hingga ke Sindangbarang. Di luar itu cukup banyak juga yang kondisinya rusak," terangnya.
Sekarang sudah dilakukan penanganan kerusakan jalan dengan cara penambalan di beberapa titik. Namun, kata Eri, melihat kondisi jalan, idealnya sudah tidak perlu lagi ditambal, tapi harus diperbaiki. "Harusnya memang diperbaiki dengan cara overlay menggunakan aspal," pungkasnya. (OL-15)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved