Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI elemen di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendesak segera ada upaya perbaikan ruas jalan menuju ke wilayah selatan. Pasalnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat.
Seperti diungkapkan Cecep Saepudin Zuhri, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Ia berharap segera ada penanganan terhadap kondisi ruas jalan menuju ke selatan Kabupaten Cianjur tersebut.
"Kondisi infrastruktur ruas jalan menuju ke Cianjur selatan memprihatinkan. Idealnya harus segera diperbaiki," tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada Media Indonesia, Jumat (25/2).
Cecep meminta kepedulian dari para wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten Cianjur yang sekarang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka, sebut Cecep, sejatinya ikut memperjuangkan agar ruas jalan ke selatan Cianjur yang terbentang dari Kecamatan Cibeber hingga ke Sindangbarang segera diperbaiki.
"Wajar kalau mereka mengalokasikan dari pokir pertama, kedua, atau ketigalah. Bisa dimasukkan untuk menyelesaikan ruas jalan dari Cianjur kota hingga ke Sindangbarang," tegasnya.
Namun, kata Cecep, semua kembali lagi kepada kepedulian dari para wakil rakyat. Jika tak mau memasukan pokir memperbaiki infrastruktur, maka sebuah keniscayaan kondisi jalan ke selatan Cianjur akan bagus.
"Di Kabupaten Cianjur, pokir anggota DPRD hampir semuanya dialokasikan untuk infrastruktur jalan karena mengejar target kemantapan jalan 65%. Karena yang ke Cianjur selatan itu berstatus milik provinsi, sejatinya yang harus memperbaiki orang-orang provinsi," pungkasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengaku pekan lalu diundang Dinas PU Binamarga Provinsi Jawa Barat. Pihaknya, kata Eri, diminta mengusulkan titik ruas jalan saja yang perlu ditangani, baik yang berstatus kabupaten maupun provinsi. "Termasuk di antaranya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Cibeber hingga ke Kecamatan Sindangbarang," kata Eri.
Eri tak memungkiri kondisi ruas jalan di selatan Cianjur dikategorikan rusak berat. Tingkat kerusakannya tak menyeluruh, tapi di beberapa titik.
"Kebetulan kemarin saya dari Kecamatan Agrabinta. Kondisi (jalannya) memang rusak parah. Misalnya di titik ruas jalan rusak parah itu dari Kecamatan Cibinong hingga ke Sindangbarang. Di luar itu cukup banyak juga yang kondisinya rusak," terangnya.
Sekarang sudah dilakukan penanganan kerusakan jalan dengan cara penambalan di beberapa titik. Namun, kata Eri, melihat kondisi jalan, idealnya sudah tidak perlu lagi ditambal, tapi harus diperbaiki. "Harusnya memang diperbaiki dengan cara overlay menggunakan aspal," pungkasnya. (OL-15)
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved