Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SEJUMLAH kader Golkar Jawa Barat menolak adanya proses aklamasi dalam pemilihan ketua DPD. Alasannya, proses dengan cara itu dinilai
tidak akan melahirkan pemimpin berkualitas yang diharapkan mampu
mengembalikan kejayaan partai tersebut di Tanah Pasundan.
Salah seorang kader Golkar Jawa Barat, Dida Suherman, menjelaskan, saat
ini sejumlah pejabat DPP Golkar menginginkan adanya aklamasi untuk
memuluskan Ace Hasan Sadzily menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Selain keinginan aklamasi, ada unsur pemaksaan dalam pemilihan
tersebut, sehingga sangat tidak mencerminkan azas demokrasi.
"Jika para pengurus Golkar Jawa Barat tidak mendukung aklamasi, DPP
tidak segan akan bertindak tegas. Sebagai partai besar, pemaksaan ini
tidaklah etis," katanya, di Bandung, Selasa (22/2).
Dia menilai hal ini sebagai bukti beberapa pengurus DPP tidak dewasa
dalam berpolitik. "Sehingga memilih memaksakan kehendak demi kepentingan segelintir orang," katanya.
Seharusnya, lanjut dia, para pengurus DPP Partai Golkar bisa memberikan
contoh kepada pengurus di bawah tentang berpolitik yang tetap menjunjung tinggi sistem demokrasi.
"Kalau caranya begitu, sudah saja pak Ace di SK-kan saja, tanpa melalui mekanisme Musda. Apalagi ada acaman DPD yang tidak mendukung Pak Ace akan di-caretaker, apa kabar dengan AD/ART partai?" katanya.
Selain itu, Dida mempertanyakan alasan Ace Hasan Sadzily menjadi Ketua
DPD Golkar Jawa Barat. Padahal, kinerja Ace selama menjabat sebagai Plt Ketua DPD Golkar Jawa Barat tidaklah bagus karena hampir tidak ada pergerakan partai.
"Jadi tolonglah kepada para pengurus DPP Partai Golkar tidak usah
intervensi dalam gelaran Musda Golkar Jabar. Biarkan kami di daerah
belajar untuk berdemokrasi dalam menentukan pemimpin di Jabar. Bukan
kami menolak Pak Ace, namun kita kan berpartai ada aturannya," katanya.
Dia juga memastikan jika dalam Musda Golkar Jawa Barat yang demokratis
Ace terpilih menjadi ketua, pihaknya tidak akan mempermasalahkannya.
Bahkan pihaknya akan mendukung dan berjuang di Pemilu 2024.
"Kita tidak ada masalah dengan Pak Ace, jika nanti dalam Musda Pak Ace
terpilih. Kita akan menerima dengan lapang dada, karena Pak Ace hadir
dari buah demokrasi, bukan dari hasil intervensi," tegasnya. (N-2)
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved