Kasus Dugaan Mafia Tanah di Malang Jadi Perhatian KSP

KASUS mafia tanah dan mafia peradilan yang menimpa dua perempuan kakak beradik warga Kota Malang, Jawa Timur, Gladys Adipranoto dan Gina Gratiana,  mendapat perhatian dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Dalam surat dengan nomor B-023/KSP/D.1/01/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, KSP yang menerima laporan terkait permasalahan lelang terhadap tiga rumah milik warga di Kota Malang tersebut, meminta agar kasus itu segera diselesaikan hingga tuntas.

"Berdasarkan data dukung yang kami terima, permasalahan utama dalam sengketa tersebut adalah indikasi adanya perbuatan melawan hukum oleh oknum mafia tanah yang mengakibatkan pada terjadinya lelang atas aset sebagaimana dimaksud diatas tanpa seizin pelapor," ujar Deputi 1 KSP, Febry Calvin Tetelepta, Kamis (27/1).

Baca juga: KPK dan LPSK Diminta Ikut Berantas Mafia Tanah

Disebutkan pula bahwa kasus itu telah dilaporkan kepada Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur pada 7 Januari lalu dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan dalam rangka penyelidikan oleh Polres Kota Malang.

"Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap aduan ini perlu menjadi perhatian dari Bapak Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa dilelangnya sejumlah rumah, ruko serta bangunan milik Gina dan Gladys di Kota Malang serta beberapa ruko dan bangunan milik FM Valentina diduga sarat dengan praktik mafia peradilan dan mafia tanah.

Hal itu diungkapkan Gina dan Gladys yang telah melakukan pemblokiran ke Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Malang pada 6 Desember tahun lalu dan baru mendapat balasan pada awal tahun in. Adapun proses lelang sudah dilakukan pada 15 Desember 2021.

“Dan tiba-tiba, pada 15 Desember 2021, ketiga rumah kami dilelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kota Malang tanpa sepengetahuan kami dan tidak ada mekanisme hukum yang kami terima,” papar Gina.

“Sertifikat ketiga rumah itu atas nama saya dan kakak saya Gladys Adipranoto,” ungkapnya sambil menunjukkan sertifikat asli.

Ia juga mengatakan sama sekali tidak pernah terlibat utang piutang ataupun menjaminkan sertifikat ketiga aset mereka pada pihak bank atau pun pihak ketiga. Bahkan, keduanya menegaskan tidak ada keterlibatan dalam proses hukum apa pun.

Diungkapkan pula bahwa dalam proses lelang tersebut, pihaknya sama sekali tidak pernah menerima surat pemberitahuan ataupun undangan lelang. Maka sebagai pemilik sah atas ketiga rumah itu, Gina dan Gladys yang berprofesi sebagai dokter menyatakan tetap akan mempertahankan haknya. “Saya akan tetap mempertahankan hak kami. Soal langkah hukum yang akan dilakukan, saya belum tahu,” ucapnya.

Dalam kejadian ini, Gina dan Gladys mengaku sangat terpukul dan merasa takut dengan kondisi tersebut. Karena tidak ada kesalahan apapun yang mereka lakukan.

“Tapi ketiga rumah kami telah dilelang. Selain itu, nama baik kami juga di pertaruhkan karena sudah beredar di Harian Jawa Timur dan memberi kami kerugian psikologis dan juga materiil karena mengganggu aktivitas kami. Semua kolega mempertanyakan masalah ini ke saya hampir setiap hari,” ungkapnya.

Selain itu, keduanya merasa terintimidasi dengan adanya kejadian ini. “Karena takut ada teror atau kejadian kelanjutan ataupun masalah lain yang tidak dapat kami bayangkan menyangkut lelang ini,” paparnya.

Gina dan Gladys juga merasa heran karena hal tersebut bisa terjadi pada mereka, padahal keduanya tidak pernah bermasalah soal hukum bahkan tidak pernah terpikirkan untuk menjaminkan tempat tinggal mereka. Namun tiba-tiba telah dilelang yang sama sekali tidak pernah mereka ketahui.

“Kami pun mengetahui melalui pemberitaan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sedang melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Tapi kami tidak menyangka bahwa kami telah menjadi salah satu korban dari mafia tanah di Kota Malang tempat kelahiran kami ini,” jelasnya. (Ant/A-1)