Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDEKATAN budaya atau sosiokultural harus dikedepankan dalam rangka pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dengan demikian, manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Saya khawatir sekarang ini diam-diam. Jangan-jangan ada api dalam sekam. Apalagi menjelang 2024 isu-isu politik akan mengemuka dan rawan 'digoreng'. Karenanya, perlu pendekatan dari sisi budaya yang lebih intens dalam pengembangan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat mengunjungi lokasi pembangunan ibu kota negara baru bersama sejumlah pimpinan MPR di Kalimantan Timur, Kamis (27/1).
Menurut Lestari, permasalahan yang timbul berkaitan dengan adat dan budaya atau sosiokultural mudah diledakkan dengan berbagai alasan. Rerie, sapaan akrab Lestari, memohon pemerintah memperhatikan aspek-aspek adat dan budaya dengan baik dalam proses pengembangan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu.
Diakui Rerie, dalam proses pembangunan ibu kota negara baru pemerintah sudah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Namun, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai sejumlah upaya membangun komunikasi yang dilakukan pemerintah belum cukup dan masih harus ditingkatkan.
Berdasarkan pengamatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ujar Rerie yang merupakan Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, sebagian komunitas masyarakat setempat mengetahui ada rencana pembangunan ibu kota negara di wilayah mereka. Sedangkan sebagian lain tidak tahu.
Sebagian komunitas masyarakat yang tahu tentang pembangunan ibu kota negara baru, ujar Rerie, masih berdasarkan pengamatan AMAN belum memahami konsekuensi yang akan muncul antara lain masalah sosial, budaya, kepastian hukum, dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan ibu kota negara itu. Di sejumlah kawasan yang dibangun menjadi ibu kota negara baru memang merupakan wilayah tempat tinggal dari sejumlah etnis di Kalimantan Timur.
Di Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya, terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang. Selain itu, tambahnya, di Kutai Kartanegara terdapat komunitas- komunitas dari etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab.
Baca juga: Pembukaan Festival PeSoNa Kopi Agroforestry 2022
Dengan keberagaman etnis yang bersentuhan dengan wilayah pembangunan dan pengembangan ibu kota negara baru, Rerie mendesak pemerintah lebih mengintensifkan pendekatan-pendekatan adat dan budaya. Harapannya, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur memberi kemaslahatan bagi seluruh anak bangsa. (RO/OL-14)
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menghadiri pembukaan pameran lukisan bertema “LOVE” karya Sonja Irawaty di Jakarta untuk membangkitkan semangat dan kepedulian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong percepatan akses bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan nasional.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Lestari Moerdijat mendorong kesinambungan sektor pendidikan dan dunia usaha untuk menjawab tantangan sosial dan sektor ekonomi yang meningkat dalam proses pembangunan.
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved