Headline

AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.

Fokus

Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Pendekatan Adat dan Budaya Harus Intensif dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Mediaindonesia.com
27/1/2022 17:15
Pendekatan Adat dan Budaya Harus Intensif dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Kaltim Isran Noor saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, PPU, akhir 2019.(Antara/Akbar Nugroho Gumay.)

PENDEKATAN budaya atau sosiokultural harus dikedepankan dalam rangka pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dengan demikian, manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Saya khawatir sekarang ini diam-diam. Jangan-jangan ada api dalam sekam. Apalagi menjelang 2024 isu-isu politik akan mengemuka dan rawan 'digoreng'. Karenanya, perlu pendekatan dari sisi budaya yang lebih intens dalam pengembangan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat mengunjungi lokasi pembangunan ibu kota negara baru bersama sejumlah pimpinan MPR di Kalimantan Timur, Kamis (27/1). 

Menurut Lestari, permasalahan yang timbul berkaitan dengan adat dan budaya atau sosiokultural mudah diledakkan dengan berbagai alasan. Rerie, sapaan akrab Lestari, memohon pemerintah memperhatikan aspek-aspek adat dan budaya dengan baik dalam proses pengembangan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. 

Diakui Rerie, dalam proses pembangunan ibu kota negara baru pemerintah sudah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Namun, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai sejumlah upaya membangun komunikasi yang dilakukan pemerintah belum cukup dan masih harus ditingkatkan. 

Berdasarkan pengamatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ujar Rerie yang merupakan Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, sebagian komunitas masyarakat setempat mengetahui ada rencana pembangunan ibu kota negara di wilayah mereka. Sedangkan sebagian lain tidak tahu. 

Sebagian komunitas masyarakat yang tahu tentang pembangunan ibu kota negara baru, ujar Rerie, masih berdasarkan pengamatan AMAN belum memahami konsekuensi yang akan muncul antara lain masalah sosial, budaya, kepastian hukum, dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan ibu kota negara itu. Di sejumlah kawasan yang dibangun menjadi ibu kota negara baru memang merupakan wilayah tempat tinggal dari sejumlah etnis di Kalimantan Timur. 

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya, terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang. Selain itu, tambahnya, di Kutai Kartanegara terdapat komunitas- komunitas dari etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab. 

Baca juga: Pembukaan Festival PeSoNa Kopi Agroforestry 2022

Dengan keberagaman etnis yang bersentuhan dengan wilayah pembangunan dan pengembangan ibu kota negara baru, Rerie mendesak pemerintah lebih mengintensifkan pendekatan-pendekatan adat dan budaya. Harapannya, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur memberi kemaslahatan bagi seluruh anak bangsa. (RO/OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya