Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
FORKOPIMDA Sumatra Barat terus membantu percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Hal ini untuk menekan laju penyebaran pandemi sedini mungkin. Khusus di Sumatra Barat melibatkan seluruh Forkopimda yang telah dilaunching pada 8 hingga 22 Januari 2022.
Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo menyikapinya dengan mempercepat laju vaksinasi untuk mencapai herd immunity dengan cara terus memotivasi dan mendorong jajarannya untuk Akselerasi Vaksinasi di Sumatra Barat Sadar Vaksin (SUMDARSIN) di Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (22/1).
Dari jumlah penduduk Pesisir Selatan 515.549, sasaran vaksinasi adalah 400.088 orang. Yang sudah divaksin 286.975 orang, masih tersisa 114.113 orang yang belum divaksin.
Dengan instruksinya kepada 11 Polsek jajaran, serentak Polsek dan Forkopimca apel percepatan vaksinasi se-Kabupaten. Di samping itu, Kapolres Pessel juga mengeluarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/01/I/HUK.6.6/2022 Tanggal 07 Januari 2022 Tentang Melaksanakan Sumdarsin secara situasional di 3 Wilayah Hukum Polsek Koto XI Tarusan, Polsek Bayang dan Polsek IV Jurai yang kembali diberlakukan hari ini.
Dia mengatakan, sejalan dengan percepatan, untuk semua pelayanan, kepolisian sudah memberlakukan syarat wajib memperlihatkan kartu vaksin atau registrasinya melalui aplikasi, termasuk Samsat Painan sudah melakukannya. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 untuk melindungi masyarakat Pessel.
"Mari patuhi prokes ke manapun jangan abai walau 2 kali vaksin bukan berarti kita kebal, vaksinasi berguna mengurangi risiko berat bila kita terpapar covid. Bagi yang sudah vaksin tolong sampaikan hal yang positif dan ajak keluarga melakukan hal yang sama," ujarnya, Sabtu (22/1).
Wibowo mengatakan 3 komponen penting dalam akselerasi vaksin. Yakni turun ke nagari-nagari mendorong masyarakat agar segera vaksin, menyediakan vaksinator dan ketersediaan vaksin yang aman, halal dan steril.
Sejak pagi Jam 08.00 WIB 11 Polsek jajaran melaksanakan Sumdarsin dipimpin oleh Kapolsek dan Camat setiap kecamatan se-Kabupaten Pessel. Sebanyak 480 personel polres termasuk personel polsek jajaran ditambah TNI, Dokter, dan Vaksinator dari Dinas Kesehatan Kab. Pessel bersinergi turun ke lapangan mengajak dan menghimbau masyarakat agar segera divaksinasi berdasarkan data by name by address ke rumah-rumah penduduk. Hal ini untuk memastikan dan memberikan pemahaman pentingnya vaksinasi.
Sementara dari data yang dihimpun Humas Polres yang di sesuaikan dengan Data Bag Ops dengan 65 lokasi titik gerai tersebar di Kabupaten Pessel hasilnya mencapai 2.801 orang.
Kegiatan dilaksanakan sesuai Standar Operasi Pelaksanaan Vaksinasi. Yaitu melewati pemeriksaan data, screening oleh Nakes dan memastikan penginputan data secara digital agar terhindar dari joki vaksin. Terakhir observasi KIPI pasca vaksin selama 30 menit semuanya berjalan lancar dan aman.
Sri mengungkapkan, Forkopimda sangat berterima kasih sekali Forkopimca dapat bersinergi dengan pemerintahan nagari, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar segera dilakukan vaksinasi.
"Bahkan kerja kerasnya hingga malam hari karena ada sebahagian masyarakat yang beraktivitas bertani dan berladang pulangnya sore hari, tetap di layani," ujarnya.
Di mana hal ini semata-mata untuk kesehatan masyarakat sendiri untuk wujudkan herd immunity di kecamatan dan umumnya Kabupaten Pesisir Selatan yang akan memutus mata rantai penyebaran pandemi secepatnya.
"Ini akan terus berlanjut sesuai intruksi Forkopimda Provinsi Sumbar sampai capaian vaksinasi 100%, ayo mari bersama kita mendukung program nasional menuju Indonesia tangguh dan tumbuh serta perekonomian masyarakat kembali pulih," tandasnya.
"Harapan kami masyarakat menyadari pentingnya vaksinasi dan ikut bersama-sama bahu membahu bergotong royong memerangi pandemi, dengan rasa kemanusiaan yang kita depankan untuk kita mau divaksin, tetap disiplin pakai masker dan sekali lagi segera vaksin," pungkasnya. (YH/OL-10)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Ada dua daerah penghasil utama: Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas sekitar 17.000 hektare, dan Pesisir Selatan sekitar 10.000 hektare.
“Kawasan Mandeh sangat potensial dikembangkan sebagai pintu gerbang ekonomi baru berbasis transportasi perairan, khususnya melalui moda seaplane,”
Antusiasme peserta terlihat jelas dari jumlah pendaftar yang membludak, mencapai ratusan pesepeda dari berbagai usia dan komunitas.
Menurut BMKG, fenomena halo tidak berkaitan dengan pertanda bencana atau gejala cuaca ekstrem, melainkan peristiwa alamiah yang bisa terjadi kapan saja.
Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat Risnaldi Ibrahim, mengunjungi masyarakat yang terdampak banjir di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, pada Kamis, (13/3).
Pusat Pengendalian Operasi-PB BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved