Pemerintah Kota Tata Kawasan Kumuh di Yogyakarta

WAKIL Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyatakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terus berjalan di daerahnya.

"Yang paling penting, pembangunan Kotaku, di samping mengurangi kekumuhan, harus ada ada beutifikasi (keindahan) dan aksesibilitas ekonomi dan sosial, agar lingkungan semakin tertata," papar Heroe saat meresmikan kegiatan hasil Program Kotaku di Kampung Ngaglik, Giwangan, Minggu (16/1).

Ia menambahkan, dengan program itu, lingkungan semakin sehat dan
nyaman, akses sosial dan ekonomi juga meningkat. Akses ekonomi dan sosial menjadi titik tekan.

Peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW), tambahnya,  
mengubah pola pembangunan di Kota Yogyakarta. Jika semula tempat wisata
hanya di objek wisata, dalam perda RT/RW terbaru, itu, seluruh wilayah Kota Yogyakarta adalah destinasi wisata.

Oleh sebab itu, kampung- kampung dan sungai- sungai di Kota Yogyakarta
dibenahi semua. "Program Kotaku adalah bagian dari penataan kawasan kumuh. Tapi yang paling penting Kotaku ini adalah membuka akses," lanjut Heroe.

Program Kotaku-Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 2021 di
Kelurahan Giwangan tahun 2021, membangunan jaringan perpipaan pembuangan air limbah sepanjang 811 meter dan drainase lingkungan sepanjang 674 meter.

Selain itu, jalan paving blok dengan pelengkapnya juga dibangun,
lengkap dengan talut, pagar pembatas, dan lampu penerangan jalan di ruas sepanjang  626 meter.

Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Giwangan, Rowi
Sutaryo menyebut, Kelurahan Giwangan mendapatkan alokasi bantuan Rp2 miliar untuk penataan kawasan kumuh, yang digunakan ddi  RT 7, 8 dan 9 RW 03 Giwangan serta RT 35 RW 12 Ngaglik. Penataan kawasan kumuh juga
menggunakan dana swadaya masyarakat yang mencapai sekitar Rp22 juta.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan menyebut, kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tercatat seluas 94 hektare. Angka tersebut berdasarkan data 2021,

"Kebanyakan skornya 16 sampai 18, masuknya kumuh ringan," papar dia.

Sebuah kawasan disebut kawasan kumuh, kata Sigit, berdasarkan indikator, seperti sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penanganan sampah, tata bangunan, dan proteksi kebakaran.

Ia menyebut, penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta kebanyakan dilakukan untuk drainase dan sanitasi. Misalnya, Rumah-rumah yang mepet-mepet dengan sungai dimundurkan hingga tiga meter untuk jalan lingkungan dan sanitasi. (N-2)