Kamis 13 Januari 2022, 20:53 WIB

Cegah Karhutla, Pemprov Sumsel Perluas Izin Perhutanan Sosial

Dwi Apriani | Nusantara
Cegah Karhutla, Pemprov Sumsel Perluas Izin Perhutanan Sosial

DOK MI
Ilustrasi karhutla

 

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan akan memperluas izin perhutanan sosial bagi masyarakat. Saat ini, ada 181 izin perhutanan sosial yang sudah dikeluarkan dengan total luas lahan sekitar 121 ribu hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Panji Cahyanto mengatakan, target perhutanan sosial di Sumsel hingga 2024 mendatang mencapai 254 ribu hektar. Target tersebut secara bertahap akan direalisasikan setiap tahun.

"Target kita tahun ini bisa sampai 60 persen dari target keseluruhan program. Jadi kita targetkan sekitar 150 ribu hektare" kata Panji, Kamis (13/1).

Ia menjelaskan, izin perhutanan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi hutan, baik hutan konservasi, lindung hingga produksi. Mereka diberikan perizinan atau legalitas untuk mengelola kawasan hutan.

"Bisa dari kelompok tani, koperasi ataupun gabungan kelompok tani. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 30 ribu kepala keluarga," terangnya.

Menurut Panji, pengelolaan kawasan hutan melalui izin perhutanan sosial terbukti efektif menekan angka karhutla. Ia menjelaskan, sejumlah kawasan langganan karhutla yang dikelola masyarakat saat ini bisa terjaga dengan baik.

"Seperti di kawasan Merang dan Muara Merdak. Kawasan itu dikelola oleh Masyarakat Peduli Api menjadi lahan yang produktif. Otomatis mereka akan menjaga lahan ini dari karhutla," ucapnya.

Panji menjelaskan sejauh ini sudah banyak produk lokal yang dihasilkan dari kawasan perhutanan sosial. Mulai dari berbagai jenis buah-buahan hutan seperti duren, pisang, dan lainnya hingga produk kehutanan lain seperti madu.

"Produk ini terus dikembangkan dan dibantu pemasarannya. Untuk di kawasan hutan produksi, kami mendorong perusahaan menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan produknya," bebernya.

Pemegang izin perhutanan sosial juga bisa mendapat bantuan dari pemerintah maupun sarana permodalan perbankan dengan mudah. Selama ini, kata Panji, usaha yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan kerap terkendala masalah izin maupun legalitas kepemilikan lahan padahal punya potensi besar untuk maju.

"Adanya legalitas yang dimiliki oleh petani maupun masyarakat pemegang izin membuat pemerintah dan perbankan bisa memberikan bantuan. Karena bantuan tidak bisa diberikan lantaran terbentur aturan. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan bantuan," tandasnya. (OL-15)

Baca Juga

ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Dirlantas Jateng: Seluruh Pelanggar Lalin Termonitor ETLE

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 17 Januari 2022, 07:06 WIB
Ditlantas Polda Jawa Tengah menindak 34 ribu pelanggar lalin dalam 15 hari awal di...
 ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Banyak Bibit Ayam Mati dan Sakit, Harga Telur di Tanjungpinang Naik

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 17 Januari 2022, 06:30 WIB
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Tanjungpinang, Kepri, membeberkan penyebab kenaikan harga telur ayam ras di daerah itu...
AFP

Vaksinasi Lansia di Medan Capai 60,26 Persen

👤Ant 🕔Minggu 16 Januari 2022, 23:58 WIB
Pemkot Medan,  akan fokus melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun direncanakan berlangsung secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya