Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis (6/1), menyebutkan paradigma pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Karo harus disesuaikan dengan tren yang ada.
Akselerasi kegiatan ekonomi dan tren yang semakin baik menjadi hal yang harus ditangkap pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang.
Hal itu kemudian sebagai landasan untuk menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembangunan jalan.
“Saya kira ini pelajaran kita yang baik untuk juga mengevaluasi daerah, dulu kita menurut saya masuk di dalam terminologi jalan yang bersifat hierarkis nasional, provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan seterusnya,” katanya.
Dia berharap dengan adanya kemajuan sarana infrastruktur secara makro, daya saing Indonesia di tingkat global akan terangkat. Karena itu, konektivitas pembangunan tidak boleh berhenti di tingkat atas, melainkan mesti tersambung secara keseluruhan hingga ke tingkat bawah.
Untuk itu, potensi adanya sentra produksi yang dapat dikembangkan di tingkat masyarakat juga perlu diperhatikan.
Ia menjelaskan perubahan cara pandang dapat dimulai dengan melakukan identifikasi sarana prasarana yang ada dalam sentra produksi masyarakat.
Menurut dia melalui pembangunan jalan produksi akan terwujud sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan pembangunan.
“Ke depan mungkin kita semakin mengeratkan hubungan, baik itu komunikasi maupun di dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi, seluruh proses pembangunan. Agar kita (lebih) cepat tanggap, responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Karo menjadi sorotan publik setelah warganya memberikan 3 ton jeruk kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Warga tersebut meminta presiden untuk memperbaiki jalan desa di wilayahnya yang dalam kondisi rusak. (Ant/OL-12)
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved