Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
GUBERNUR Sumatra Barat Buya Mahyeldi Ansarullah menginstruksikan
seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengoptimalikan
pencapaian vaksinasi covid-19 hingga 31 Desember mendatang.
Dia menyiapkan hadiah berupa umroh untuk 5 kelurahan atau desa
yang dinilai terbaik dalam peningkatan capaian vaksinasi.
Pernyataan itu ditegaskan gubernur saat memimpin rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait, melalui zoom meeting di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (28/12).
Gubernur memberi apresiasi untuk daerah yang telah melebihi target 70%. Bagi daerah yang belum, ia meminta agar melakukan upaya dan
pendekatan yang tepat untuk memobilisasi masyarakat, terutama mendekatkan diri ke wilayah desa dan kelurahan.
"Untuk vaksin dan tenaga vaksinator kita mencukupi. Catatan kita adalah
pada masyarakat yang akan divaksin. Bupati dan wali kota kita minta bisa optimalkan ini. Kira-kira apa yang diperlukan dari provinsi, kami bersama Forkopimda siap membantu bupati dan wali kota," tegas Mahyeldi.
Sebelumnya, di awal rapat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry
Yuswandi menyampailan kondisi perkembangan penanganan covid-19 di
Sumbar. Terkait vaksinasi, daerah ini telah mencapai 65,46% dosis 1 dan 50,59% dosis 2.
Dijelaskan Arry, dari 19 kabupaten kota, 11 di antaranya capaiannya masih di bawah rerata provinsi. Bahkan dua di antaranya masih di bawah 50%, yakni Padang Pariaman dan Agam. Sementara 8 daerah lain telah melebihi target nasional 70%. (N-2)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved