Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
ASOSIASI sosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan menganugerahi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai "Bapak Pembangunan Desa" sekaligus "Bapaknya Kepala Desa Se-Nusantara". Sebab selama kepemimpinannya sangat memperhatikan berbagai aspek infrastruktur di puluhan ribu desa di Indonesia lewat kucuran Dana Desa.
"Saya sebagai Ketua APDESI Pusat, sangat bersyukur atas kebijakan Bapak Presiden Jokowi terhadap upaya kemajuan pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik disetiap desa seluruh Indonesia lewat program Dana Desa langsung dari APBN," ujar Ketua Umum APDESI Surta Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12).
Kemudian, Surta menilai Jokowi mampu memberikan pertumbuhan ekonomi kesetiap daerah dengan memberikan kebijakan investasi, sehingga pemerintah desa dapat ikut terbantu untuk merealisasikan pembangunan.
"Dari yang semula nya terkesan kumuh sampai infrastruktur kini bagus. Saya berdiskusi oleh pengurus dan itu nyata terbantu dengan adanya pengembang. Itu semua karena kebijakan Presiden," kata Surta.
Oleh karenanya, mantan Ketua APDESI Provinsi Banten ini berencana menganugerahi Presiden Jokowi dengan gelar "Bapak Pembangunan Desa" sekaligus "Bapaknya Kepala Desa Se-Nusantara karena menurutnya sudah terbukti atas kebijakannya yang membangun desa.
"APDESI akan menganugerahi Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa dan Bapaknya Kepala Desa Se-Indonesia. Saya rasa ini juga akan menjadi catatan sejarah," tuturnya.
Surta memberikan alasan Presiden Jokowi layak di julukin Bapak Pembangunan Desa dan Bapak Kepala Desa Se-Nusantara karena era nya lah terealisasi kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pihaknya berharap dengan jedah waktu Jokowi memimpin sebagai presiden agar Dana Desa di tingkatkan termasuk peningkatan kesejahteraan kepala desa perangkat dan lembaga desa. Menurut Surta, hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan oleh kepala desa dan aparat desa dalam menjalankan pembangunan di desa nya masing-masing.
"Termasuk Dana Desa yang dari pusat itu yang dipandang perlu bagi kepala desa harus ada namanya Dana Operasional khusus untuk desa, karena kegiatan sosial di desa cukup tinggi mulai dari menyikapi orang yang meninggal, kegiatan PHBI, orang sakit ,kepemudaan, kunjungan pesta ke warga dan kebutuhan sosial lainya itu semua saat ini kan mengocek duit peribadi kepala desa," tutur pria yang menjabat Kepala Desa Babakan Asem di Kabupaten Tangerang tiga periode ini.
"Jadi bukan sebatas tuntutan saja mengenai kinerja kepala desa namun harus selaras dan sejalan dengan kesejahteraan para kepala, staff dan lembaga desa," sambungnya.
Dalam kesempatan itu juga, Surta akan mengintruksikan anggota APDESI yang notabane nya para kepala desa di seluruh Indonesia untuk mengawal dan mendukung kebijakan investasi dari presiden. Karena itu merupakan bagian upaya yang mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Selain kami (APDSI) siap mengawal dan mendukung, jika ditemukan adanya indikasi kurang baik antara masyarakat dan pihak pengembang kepala desa harus garda terdepan untuk menyelesaikan hal hal yang terjadi di lapangan secara preventif agar percepatan pembangunan di pedesan dan pengembang pun merasa nyaman dan masyarakat merasa tidak dirugikan," ungkap Surta.
"kami juga tak segan-segan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum bila di setiap wilayah anggota APDESI ada investasi yang dihambat atau diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tuturnya. (OL-13)
Baca Juga: Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
Jamiluddin mengatakan jika ingin rebranding, PSI harus menjawab persoalan yang sesunguhnya dihadapi partai anak muda tersebut.
Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Lokasi kongres PSI di Solo bukan karena faktor individu ataupun dapat menguntungkan bagi Kaesang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved