Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI sosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan menganugerahi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai "Bapak Pembangunan Desa" sekaligus "Bapaknya Kepala Desa Se-Nusantara". Sebab selama kepemimpinannya sangat memperhatikan berbagai aspek infrastruktur di puluhan ribu desa di Indonesia lewat kucuran Dana Desa.
"Saya sebagai Ketua APDESI Pusat, sangat bersyukur atas kebijakan Bapak Presiden Jokowi terhadap upaya kemajuan pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik disetiap desa seluruh Indonesia lewat program Dana Desa langsung dari APBN," ujar Ketua Umum APDESI Surta Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12).
Kemudian, Surta menilai Jokowi mampu memberikan pertumbuhan ekonomi kesetiap daerah dengan memberikan kebijakan investasi, sehingga pemerintah desa dapat ikut terbantu untuk merealisasikan pembangunan.
"Dari yang semula nya terkesan kumuh sampai infrastruktur kini bagus. Saya berdiskusi oleh pengurus dan itu nyata terbantu dengan adanya pengembang. Itu semua karena kebijakan Presiden," kata Surta.
Oleh karenanya, mantan Ketua APDESI Provinsi Banten ini berencana menganugerahi Presiden Jokowi dengan gelar "Bapak Pembangunan Desa" sekaligus "Bapaknya Kepala Desa Se-Nusantara karena menurutnya sudah terbukti atas kebijakannya yang membangun desa.
"APDESI akan menganugerahi Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa dan Bapaknya Kepala Desa Se-Indonesia. Saya rasa ini juga akan menjadi catatan sejarah," tuturnya.
Surta memberikan alasan Presiden Jokowi layak di julukin Bapak Pembangunan Desa dan Bapak Kepala Desa Se-Nusantara karena era nya lah terealisasi kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pihaknya berharap dengan jedah waktu Jokowi memimpin sebagai presiden agar Dana Desa di tingkatkan termasuk peningkatan kesejahteraan kepala desa perangkat dan lembaga desa. Menurut Surta, hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan oleh kepala desa dan aparat desa dalam menjalankan pembangunan di desa nya masing-masing.
"Termasuk Dana Desa yang dari pusat itu yang dipandang perlu bagi kepala desa harus ada namanya Dana Operasional khusus untuk desa, karena kegiatan sosial di desa cukup tinggi mulai dari menyikapi orang yang meninggal, kegiatan PHBI, orang sakit ,kepemudaan, kunjungan pesta ke warga dan kebutuhan sosial lainya itu semua saat ini kan mengocek duit peribadi kepala desa," tutur pria yang menjabat Kepala Desa Babakan Asem di Kabupaten Tangerang tiga periode ini.
"Jadi bukan sebatas tuntutan saja mengenai kinerja kepala desa namun harus selaras dan sejalan dengan kesejahteraan para kepala, staff dan lembaga desa," sambungnya.
Dalam kesempatan itu juga, Surta akan mengintruksikan anggota APDESI yang notabane nya para kepala desa di seluruh Indonesia untuk mengawal dan mendukung kebijakan investasi dari presiden. Karena itu merupakan bagian upaya yang mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Selain kami (APDSI) siap mengawal dan mendukung, jika ditemukan adanya indikasi kurang baik antara masyarakat dan pihak pengembang kepala desa harus garda terdepan untuk menyelesaikan hal hal yang terjadi di lapangan secara preventif agar percepatan pembangunan di pedesan dan pengembang pun merasa nyaman dan masyarakat merasa tidak dirugikan," ungkap Surta.
"kami juga tak segan-segan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum bila di setiap wilayah anggota APDESI ada investasi yang dihambat atau diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tuturnya. (OL-13)
Baca Juga: Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved