Kepala BNPB Pastikan Kebutuhan Pengungsi Banjir Sintang Terpenuhi

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meninjau lokasi banjir Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu (20/11). 

Suharyanto mengatakan setelah memantau dari udara menggunakan pesawat Caravan, banjir tampak sudah surut di sejumlah lokasi. Ia mengatakan saat ini rumah warga yang berada di pinggir Sungai Kapuas masih terendam banjir sekitar 80 cm.

"Tadi kami juga naik pesawat lihat keliling tinggal di dekat dengan sungai yang masih tergenang, sementara sebagian besar sudah kering. Jalan aspal sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan empat, walaupun di beberapa titik terhenti, gara-gara ada genangan air," kata Suharyanto di lokasi, Sabtu (20/11).

Meski berangsur surut, Suharyanto menilai banjir masih mengintai. Ia mengatakan ketika dalam beberapa hari ke depan Sintang dilanda hujan deras, maka akan terjadi banjir. Maka dari itu, Suharyanto meminta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang agar mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan banjir.

Ia meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik maupun peralatan bagi warga terdampak sudah tercukupi. Sebab, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana. “Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak ini pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya. Baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kita mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat,” jelas Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta agar protokol kesehatan tetap ditegakkan di tengah penanganan darurat banjir, khususnya dalam penanganan warga terdampak maupun penyintas lainnya. “Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Agar tidak terjadi kenaikan kasus,” tandasnya.

Adapun mengenai rencana jangka panjang, Suharyanto meminta agar seluruh komponen yang ada di daerah dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut catatan yang dimiliki Kepala BNPB, bahwa sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang. 

Namun hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.
Penurunan daya dukung lingkungan tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, karena daerah cakupan resapan air telah rusak dan berubah fungsi. “Kami memohon kerja sama pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nanti bersama-sama BNPB juga tentunya akan merumuskan dan melaksanakan segala upaya untuk mencegah agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata Suharyanto.

Lebih lanjut, seluruh rencana jangka panjang tersebut tentunya juga diperlukan adanya kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut dengan komponen pentaheliks. “Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks. Sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan supaya tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif,” pungkasnya. (OL-8)