Gubernur Banten: Target Indikator Makro Ekonomi 2022 Sebesar 5,6%

GUBERNUR Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, target indikator makro ekonomi Tahun 2022 sebesar 5,6%. Penetapan target memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat.

''Karena pandemi Covid-19, target yang sudah terkoreksi dalam RKPD yang telah disetujui Bappenas dan Kemendagri sebesar 2,5%-3,5%. Realisasi target tersebut untuk Triwulan II mencapai 8,95%. Berada di atas rata-rata Nasional 7,07%,'' jelas Gubernur WH dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Nota Pengantar Atas Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang (Selasa, 12/10/2021).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati itu, Gubernur WH juga mengungkapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten atas masukan dan saran yang diberikan terkait penyusunan RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Dijelaskannya, terkait angka kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan turun menjadi 4,9%-5,9%. Untuk angka pengangguran, pada tahun 2021 terjadi penurunan angka pengangguran dari 10,64% di tahun 2020 menjadi 9,01% pada semester 1 2021.

"Pengalokasian anggaran dan kegiatan pada APBD 2022 harus konsisten dengan pendekatan kewilayahan," ungkap Gubernur WH.

Dipaparkannya, bahwa untuk pembangunan wilayah Tangerang sebesar Rp2,05 triliun lebih. Untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon sebesar Rp1,17 triliun lebih. Untuk wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 674,3 miliar lebih. Belum termasuk alokasi Bagi hasil pajak Provinsi untuk seluruh Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp2,7 triliun, dan alokasi Bantuan Keuangan kepada Kab/kota sesuai kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan," ungkap Gubernur WH.

"Pada Tahun 2022, akan menuntaskan pembangunan jalan mantap sepanjang 15 km," tambahnya.

Masih menurut Gubernur WH, pada Tahun 2022 dianggarkan pembangunan jalan Lingkar Baros, pembebasan lahan ruas jalan Boru-Cikeusal, sebagian ruas Jalan Pakupatan-Palima dan ruas jalan Tonjong-Banten Lama.

"Langkah strategis yang dilakukan dalam pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan penataan destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta dukungan melalui RJMN 2019 - 2024 serta Perda Nomor 5 Tahun 2017," ungkapnya.

Gubernur  WH juga menegaskan, alokasi belanja mandatory seluruhnya telah dapat dipenuhi dalam RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

"Menjadi komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat Banten untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai," ungkapnya.

Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt Sekda Provinsi Banten Muhtarom, serta para kepala OPD serta tamu undangan. (WB/OL-10)