Mantan Kadis PKO Tersangkut Kasus Korupsi, Bupati Ingatkan ASN Berani Berkata Tidak

BUPATI Lembata, Nusa Tenggara Timur, Thomas Ola Langoday, Sabtu (9/10) mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan integritas, jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan.

Mereka juga didorong untuk berani memberi pertimbangan, bahkan menolak
perintah, jika perintah itu melanggar hukum. "Harus berani berkata tidak jika perintah saya itu melanggar hukum," tandasnya.

Pernyataan itu dilontarkan Thomas saat diminta tanggapan terkait kasus mantan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Silvester Samon yang tersangkut dugaan korupsi.

Pejabat eselon II itu, kini  mendekam di sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Penfui, Kupang, karena tersangkut kasus dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Apung Awololong.

Pelimpahan berkas perkara dan tersangka dilakukan, Kamis, (7/10), dari penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT kepada Kejaksaan Tinggi.

"ASN harus berintegritas, jujur, bertanggung jawab dan peduli
lingkungan. Jika atasan memerintahkan, tetapi melanggar hukum,
maka harus mampu memberi pertimbangan, bahkan menolak untuk
melaksanakan perintah itu. Apalagi perintahnya lisan. Termasuk saya yang saat ini sebagai bupati," tambah Bupati.

Thomas Ola Langoday mengajak segenap komponen di wilayahnya untuk meletakan nilai-nilai agama, adat budaya, regulasi pemerintahan
dan kearifan lokal di dalam seluruh aktivitas sehari-hari.

"Mari Taan tou. Bersatu membangun Lewotana Leuauq Lembata di atas
nilai-nilai agama, adat budaya, tegulasi pemerintah dan kearifan lokal.
Kejujuran paling hakiki. Salam Sukses," tandasnya.

Silvester Samon, Mantan Kepala Dinas PKO Kabupaten Lembata, ditetapkan
sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen pada proyek senilai Rp2,4 miliar, bersama Abraham Yehezkibel Tsazaro selaku Kuasa Direktur PT Bahana Krida Nusantara.

Proyek pembangunan jembatan, dan kolam renang pada destinasi wisata Awololong Tahun Anggaran 2018 itu bernilai Rp6.891.900.000,-

Proyek itu dimenangkan dan dikerjakan PT Bahana Krida Nusantara. Namun, sampai perusahaan itu mendapat sanksi pemutusan hubungan kerja pada 15 November 2019, realisasi fisik pekerjaan 0%.

Sesuai Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Silvester Samun, dan Kuasa Direktur PT Bahana Krida Nusantara Abraham
Yehezkibel Tsazaro, proyek pembangunan jembatan dan kolam renang pada destinasi wisata Awololong menggunakan anggaran tahun 2018. Proyek seharusnya dikerjakan pada 12 Oktober- 31 Desember 2018.

Ternyata, sampai batas waktu 31 Desember 2018 realisasi pembayaran sudah dilaksakan sebesar 80% atau senilai Rp5.513.520.000. Namun ralisasi fisik 0%.

Kontraktor mendapat kesempatan untuk memperbaiki dengan diberi perpanjangan masa kontrak sampai 31 Maret 2019. Lagi-lagi, adendum kontrak I tidak ada yang diperbuat, sehingga realisasi fisik pekerjaan tetap 0%.

Kembali adendeum kontrak II diberikan dengan batas wakt sampai 15 November 2019. Hasilnya tetap tidak berubah.

Namun, pada 2019, meski tidak ada realisasi pekerjaan, anggaran untuk proyek itu kembali dikeluarkan sebesar 5% atau senilai Rp344,5 juta.
Pada 15 Desember 2019, PPK akhirnya memutus kontrak kerja dengan PT Bahana. (N-2)