PEMKAB Lamongan, Jawa Timur menetapkan lima kecamatan sebagai pilot project percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di wilayahnya pada 2021 sesuai petunjuk dari pemerintah pusat. Dari lima kecamatan tersebut diambil lima sample desa prioritas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Sesuai petunjuk pemerintah pusat, Kabupaten Lamongan telah menetapkan 5 kecamatan lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas ini," ungkap Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi setelah mendampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawangsa dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jatim, Kamis (30/9).
Ke lima kecamatan tersebut adalah Babat, Kedungpring, Sugio, Sambeng, dan Modo. Menurut dia, pemilihan 5 lokasi prioritas ini berdasarkan DTKS dan IDM tertinggi sesuai ketentuan dari TNP2K.
Yuhronur menjelaskan, dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan ini, Pemkab Lamongan menyiapkan 3 strategi yakni program yang mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalan wilayah kantong kemiskinan. Ia juga mengungkapkan, dirinya telah mempersiapkan program home care service sebagai program unggulan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan.
"Program ini diyakini mampu menurunkan beban pengeluaran. Melalui program home care service ini, keluarga yang rawan atau rentan memiliki resiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan akan didata dan diinventaris untuk selanjutnya bakal dipenuhi kebutuhan dasar (bio-psiko-sosial-spiritual) secara mandiri," jelasnya.
Selain itu juga akan ditingkatkan kemandirian keluarga dalam upaya pemeliharaan kesehatan, dan meningkatkan kualitas. "Jadi program Home Care Service yang pada mulanya hanya mengintervensi di bidang kesehatan, mulai dikembangkan di bidang sosial ekonomi," tambahnya.
Pemkab juga akan mengintervensi lintas perangkat daerah sesuai dengan kondisi yang dialami warga. Antara lain, mulai dari pelayanan kesehatan di rumah, pemenuhan asupan gizi, sanitasi, air bersih, kelayakan rumah tinggal, dan akses bantuan sosial.
"Ini merupakan program gropyokan lintas perangkat daerah yang berkesinambungan dan komprehensif," katanya. (OL_15)
