Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BERDASARKAN data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Kota Pematangsiantar termasuk kategori daerah dengan partisipasi politik tingkat rendah.
Untuk itu KPU Kota Pematangsiantar
menggelar sosialisasi pendidikan bagi pemilih sejak 26 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021 secara virtual.
Sosialisasi pendidikan pemilih turut diikuti oleh kelompok warga masyarakat, Aparatur Sipil Nasional (ASN) dari tingkat kecamatan dan Kelurahan, media/insan pers, organisasi kemasyarakatan.
Sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, Junita Lila Sinaga mewakili Komisioner Bawaslu Kota Pematangsiantar, Camat Siantar Utara Irwansyah, Camat Siantar Barat Pardomuan Nasution, Kristian Silitonga sebagai Pengamat Sosial dan Politik, Gunawan Purba dan Imran Nasution mewakili wartawan/pegiat pemilu.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar Daniel Dolok Sibarani, dalam sambutannya menyampaikan adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan umum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
"Partisipasi pemilih sangat penting karena kedaulatan ada di tangan pemilih karena pemilih yang menentukan siapa pemimpin yang akan terpilih. Partisipasi aktif menjadi penentu terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas," kata Daniel, Kamis (2/9).
Daniel menjelaskan walau partisipasi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematangsiantar yang digelar pada 2020 meningkat menjadi 62,97%, namun tingkat partisipasi tidak mencapai target tingkat partisipasi secara nasional sebesar 77,5 %.
"Sehingga perlu peningkatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pencapaian tingkat partisipasi di Kecamatan Siantar Selatan (64,43%), Kecamatan Siantar Marimbun (65,80%), Kecamatan Siantar Barat (55,20%), Kecamatan Siantar Utara (59,58%), Kecamatan Siantar Martoba (68,17%), Kecamatan Siantar Marihat (67,17%), Kecamatan Siantar Sitalasari (63,32%), Kecamatan Siantar Timur (64,99%)," jelas Daniel.
Sementara Kristian Silitonga yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan faktor penyebab partisipasi pemilihan tidak tercapai karena pemilihan berlangsung dalam situasi pandemi covid-19 serta pemilihan berlangsung dengan satu pasangan calon.
"Partisipasi pemilih merupakan tanggung jawan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kontestasi pemilihan seperti partai politik, penyelenggara pemilihan, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media/pers. Semua harus bekerjasama dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Agar setiap pemilihan, baik itu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah menjadi menarik bagi masyarakat, terkhusus bagi pemilih," ajak Kristian. (AP/OL-10)
Salah satu permasalahan yang dialami Depo Pertamina Plumpang adalah berkaitan dengan buffer zone yang tidak dapat dijaga dengan baik.
Aksi pamer kemewahan itu, melukai masyarakat terlebih di tengah situasi sulitnya ekonomi saat ini.
Menurut Maman, kasus ini membuka tabir persoalan pada sistem manajemen rumah sakit.
Dari awal dibangun pada 1999, PNM dimandatkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada sektor UMKM di saat perbankan sedang krisis, dan PNM menjadi alternatif pembiayaan.
Berkomunikasi sangat diperlukan agar bisa memudahkan mencapai target dana yang kamu perlukan.
Bupati Gresik H Fandi Akhmad Yani berjanji bakal mempertahankan status bebas Frambusia dan menjaga kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang berwawasan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved