Headline

Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.

Fokus

Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.

Buka Musda KNPI, Emil : di Jawa Barat Haram Hukumnya Bertengkar

Bayu Anggoro
25/8/2021 22:15
Buka Musda KNPI, Emil : di Jawa Barat Haram Hukumnya Bertengkar
Gubernur Ridwan Kamil membuka Musda KNPI Jawa Barat di Garut(MI/BAYU ANGGORO)


PERSATUAN dan kebersamaan pemuda mutlak diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Penanganan covid-19 saat ini terutama pembangunan lainnya di masa yang akan datang tergantung
kualitas generasi muda tersebut.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka
Musyawarah Daerah (musda) XV Pemuda/Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) Jawa Barat 2021, di Kabupaten Garut, Rabu (25/8). Emil menegaskan pentingnya persatuan dan kebersamaan pemuda agar pembangunan berjalan dengan baik.

Terlebih, menurut dia, saat ini dunia menghadapi disrupsi dari berbagai
sektor khususnya akibat pandemi virus korona dan revolusi 4.0. "Hadir
dalam kebersamaan, semua memaknai kebersamaan. Ini yang dibutuhkan
bangsa. Waktu habis untuk inovasi, bergerak mencari solusi. Bukan sibuk
oleh hal-hal yang kecil."

Oleh karena itu, Emil kembali menegaskan pentingnya menjaga persatuan
pemuda karena menjadi penentu nasib bangsa di masa depan. "Hindari
keretakan, pelihara kerukunan," ucapnya.

Emil pun memaknai penggalan mars KNPI yang seharusnya menjadi penguat
bagi pemuda Indonesia untuk menjaga persatuan. "Mars KNPI harusnya
dinyanyikan sekeras-kerasnya. Kalau lagi pada bertengkar, ingat makna
mars ini. Kalau bertengkar, tidak bersatu, Anda mengkhianati yang dinyanyikan (mars KNPI)," tegasnya.

Emil pun mengajak OKP dan unsur KNPI Jawa Barat memaknai mars tersebut
agar terhindar dari perpecahan. "Apalagi Jawa Barat, haram hukumnya
bertengkar. Jawa Barat harus jadi pemersatu," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mendukung bersatunya DPP KNPI yang saat ini terpecah. Bahkan, Emil memastikan Jawa Barat siap menjadi tuan rumah
kongres bersama DPP KNPI demi bersatunya pemuda Indonesia.

"Kalau (KNPI) pusat bersatu, Jawa Barat siap jadi tuan rumah kongres
bersama DPP KNPI. Tapi kalau masih terpecah-pecah, Jawa Barat tidak mau
jadi tuan rumah," ucapnya.

 

Dari Jabar untuk Indonesia


Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rio F Wilantara, mengatakan, musda ini
dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Musda beberapa kali
akan digelar tapi tak terlaksana karena izin tidak keluar. Sekarang
Garut PPKM Level 2, akhirnya diizinkan," ucapnya.

Dia menambahkan, musda ini mengangkat tema 'Dari Jawa Barat untuk
Indonesia' dengan harapan mampu menginspirasi pemuda Jawa Barat untuk
membuat gagasan besar. "Peran pemuda begitu besar sebagai agen perubahan dan persatuan," ujarnya.

Sementara itu, tokoh dan semua organisasi kemasyarakat pemuda (OKP) di
Jawa Barat siap menyukseska musda dan menjaga persatuan KNPI. Mantan
ketua KNPI Jawa Barat periode 1997-2001, Agus Salide, mengatakan,
pihaknya bersama seluruh OKP yang bernaung dalam organisasi tersebut
mendukung digelarnya musda yang salah satu agendanya memilih ketua umum
yang baru.

Dia pun memastikan bahwa digelarnya musda ini menjadi bukti bersatunya
pemuda Jawa Barat khususnya KNPI. "Musda ini sudah dipersiapkan dengan
baik, sesuai aturan, dan ini berdasarkan keinginan semua stakeholder di
KNPI Jawa Barat."

Musda KNPI Jabar, lanjutnya, merupakan kawah candradimuka untuk melahirkan pemimpin bangsa. "Kalau kita cederai kebersamaan itu, apalagi karena punya agenda politik praktis, itu tidak benar," ucapnya.

Hal serupa disampaikan Sekretaris FKPPI Jawa Barat, Sally Fabian.
Menurutnya, soliditas KNPI Jawa Barat sudah baik.

"Ini berbeda dengan di DPP KNPI yang terpecah. Musda ini untuk
kepentingan pemuda Jawa Barat dan nasional. Kami semua OKP siap
menghadapi yang menghambat dengan segala risikonya. FKPPI terdepan untuk melawan itu," ujarnya.

Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Dian Rahadian, menilai,
persyaratan administrasi musda KNPI Jawa Barat ini sudah ditempuh dan
sesuai AD/ART. Hal inipun dibenarkan Wakil Ketua Umum DPP KNPI (versi
kongres Borobudur 2018), Pamriadi, yang hadir dalam musda.

Dia mendukung pelaksanaan musda KNPI Jawa Barat dan memastikan kegiatan
ini sesuai dengan AD/ART. "DPP KNPI kami punya SK Kemenkumham. Kami
memastikan musda ini legal dan sah," ujarnya. (N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : NUSANTARA
Berita Lainnya