Akademisi Minta Pemprov Jawa Barat Transparan soal Refokusing Anggaran

PEMERINTAH  Provinsi Jawa Barat diminta lebih transparan terkait
pengaturan ulang (refocusing) anggaran yang dilakukan akibat pandemi
virus korona. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu harus dijelaskan agar penggunaannya tepat sasaran dan berorientasi terhadap pemulihan ekonomi.

Hal ini disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung,
Acuviarta Kartabi, Minggu (15/8). Menurutnya, sampai saat ini belum ada
kejelasan terkait refocusing yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat. "Kriteria refocusingnya belum disampaikan."

Seharusnya, lanjut Acuviarta, pemerintah menyampaikan bentuk-bentuk pengaturan ulang anggaran tersebut berasal dari pos mana saja dan akan dialokasikan ke mana. "Mengurangi belanja ini, belanja ini, untuk diarahkan ke sini."

Di masa pandemi, tambah dia, pemerintah seharusnya memperjelas alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan ekonomi. "Untuk kesehatan dialokasikan segini, untuk pemulihan ekonomi segini. Harusnya dijelaskan."

Dia menambahkan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering
mengklaim fokus terhadap penanganan kesehatan dan ekonomi. "Tapi berapa? Apanya yang direfocusing."

Jika hanya sebatas ungkapan saja, pemerintah daerah lain pun
melakukan hal yang sama. "Kesehatan semua memberikan. Bansos untuk
masyarakat? Semua daerah memberikan. Tapi apa yang menjadi bentuk
keberpihakan Jawa Barat itu? Berapa persen, berapa banyak, dan bentuknya apa saja," tanya dia.

Dia mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak merefocusing anggaran untuk belanja pegawai. "TKD enggak direfocusing. Mereka mah tetap kaya."

Lebih lanjut, Acuviarta juga menjelaskan terkait pernyataan Ridwan Kamil soal hilangnya anggaran sebesar Rp5 triliun dari APBD Jawa Barat 2021 akibat pandemi virus korona. Menurutnya, hal itu dikarenakan perencanaan APBD 2021 yang kurang matang sehingga target pendapatan tidak tercapai, sedangkan kebutuhan untuk belanja tetap maksimal.

"Jadi bukan karena hilang akibat digunakan untuk penanganan pandemi
(sektor kesehatan dan ekonomi), tapi karena kinerjanya belum sampai ke
level itu. Juga karena kondisi ekonomi tidak stabil," katanya.

Acuviarta berharap hasil refocusing anggaran lebih digunakan untuk
sektor UMKM. "Untuk memaksimalkan stimulan.".

Sebagai contoh, menurutnya, UMKM bisa mendapatkan dana bergulir dari
pemerintah. "Karena kalau mengandalkan perbankan, bank tidak mau
memberikan kredit."

Terlebih, saat ini bunga kredit di bank pembangunan daerah masih sangat tinggi sehingga memberatkan pelaku UMKM. "Bunga kredit di
Indonesia itu tertinggi di dunia. Maka pemerintah harus masuk," tandasnya. (N-2)