Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA percepatan vaksinasi terus dilakukan di seluruh provinsi
di Tanah Air. Tak terkecuali di Jawa Barat yang melibatkan berbagai
pihak agar semakin banyak warga yang divaksin virus korona.
Seperti yang dilakukan DPD PDIP Jawa Barat. Bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi dan RS Al Ihsan, mereka menggelar vaksinasi massal di
Bandung. Kegiatan yang dimulai sejak Senin (9/8) ini menargetkan
sedikitnya 1.500 warga yang divaksin.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono mengatakan, dalam mengatasi
pandemi ini perlu peran serta semua pihak sehingga penanganannya bisa
segera diselesaikan. "Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yakni gotong royong adalah membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama buat kepentingan bersama," katanya.
Dia pun menyebut bahwa vaksinasi yang tidak harus mengandalkan
pemerintah ini merupakan wujud nyata gotong royong. "Gotong royong
adalah satu-satunya solusi keluar dari krisis multi dimensi terdampak
pandemi covid-19. Tidak cukup pemerintah pusat dan daerah yang bergerak, namun seluruh elemen bangsa wajib terlibat aktif dalam penanganan pandemi," ujarnya.
Menurut Ono, kritik yang disampaikan kepada pemerintah seperti terkait penanganan pandemi ini harus disertai dengan solusi. Kritik tanpa solusi hanya akan memperumit kehidupan berbangsa bernegara.
"Intinya rakyat butuh solusi, bukan retorika," katanya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan menambahkan vaksinasi massal ini dalam rangka mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity.
Terlebih, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang kasus positif
covid-19-nya cukup tinggi. "Pemberian vaksin akan dilakukan secara
bertahap kepada masyarakat sekitar, sesuai dengan ketersediaan vaksin,"
katanya. (N-2)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved