Penyaluran BLT Dana Desa Belum Optimal di Kabupaten Malang

PENYALURAN bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, belum optimal karena pemerintah desa terlambat melengkapi persyaratan. Akibatnya, realisasi tahap pertama baru 67% dan tahap kedua hanya 14%.

"Bukan tidak 100%, tapi ada yang cair sampai Mei dan Juni. Ini karena ada mekanisme pengajuan dan persyaratan yang harus dipenuhi desa terlambat memenuhinya," tegas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Suwaji, Selasa (3/8).

Baca juga: Bantuan Pengusaha Peduli NKRI Jangkau Sumatra Selatan

Saat ini, lanjutnya, Pemkab Malang mulai menyalurkan BLT DD ke rekening kas desa sehingga hari ini kader pembangunan manusia sudah bisa mencairkan dana itu. Pencairan dengan merapel sampai Agustus.

Sedangkan solusi atas lambatnya pemenuhan persyaratan mendorong Pemkab Malang lebih mengoptimalkan penyerapan BLT DD.

"Kami melakukan pembinaan dan pendampingan bersama pendamping tingkat kabupaten, kecamatan dan pendamping lokal desa," katanya.

Sesuai data terkini penyaluran alokasi dana desa dan BLT dana desa di Kabupaten Malang untuk realisasi tahap pertama hanya terserap 67% atau Rp67,956 miliar dari pagu Rp76,450 miliar sampai September 2021. Adapun realisasi tahap kedua hanya 14% atau Rp21,049 miliar.

Sejauh ini 46 desa tersebar di 10 kecamatan dari 378 desa belum mengajukan persyaratan sesuai aturan. Adapun syarat yang harus dipenuhi di antaranya pemerintah desa harus melengkapi laporan penggunaan dana dan capaian output tahun sebelumnya, termasuk laporan capaian tahap pertama minimal 50%. Selain itu harus ada peraturan kepala desa tentang 
penetapan jumlah penerima BLT 2021.

Sejumlah kepala desa mengeluhkan belum dicairkannya alokasi dana desa dan BLT dana desa membuat kas desa kosong. Dampaknya mengganggu operasional pemerintah desa.

Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Mulyadi menyatakan sampai menjual hewan ternak untuk menalangi kebutuhan operasional dan pelayanan. Helmiawan Khodidi, Kades Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, mengungkapkan program pembanguan desa belum tergarap optimal. Sebab, oprasional desa yang diterima hanya periode Januari-Maret. Sedangkan 
April-Juli akan dicairkan Agustus. (OL-6)