Selasa 03 Agustus 2021, 14:41 WIB

Penyaluran BLT Dana Desa Belum Optimal di Kabupaten Malang

Bagus Suryo | Nusantara
Penyaluran BLT Dana Desa Belum Optimal di Kabupaten Malang

ANTARA
Warga menerima paket bansos di permukiman Jalan Bangka IV, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta. Mulai tahun depan, bansos diberikan berupa BLT.

 

PENYALURAN bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, belum optimal karena pemerintah desa terlambat melengkapi persyaratan. Akibatnya, realisasi tahap pertama baru 67% dan tahap kedua hanya 14%.

"Bukan tidak 100%, tapi ada yang cair sampai Mei dan Juni. Ini karena ada mekanisme pengajuan dan persyaratan yang harus dipenuhi desa terlambat memenuhinya," tegas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Suwaji, Selasa (3/8).

Baca juga: Bantuan Pengusaha Peduli NKRI Jangkau Sumatra Selatan

Saat ini, lanjutnya, Pemkab Malang mulai menyalurkan BLT DD ke rekening kas desa sehingga hari ini kader pembangunan manusia sudah bisa mencairkan dana itu. Pencairan dengan merapel sampai Agustus.

Sedangkan solusi atas lambatnya pemenuhan persyaratan mendorong Pemkab Malang lebih mengoptimalkan penyerapan BLT DD.

"Kami melakukan pembinaan dan pendampingan bersama pendamping tingkat kabupaten, kecamatan dan pendamping lokal desa," katanya.

Sesuai data terkini penyaluran alokasi dana desa dan BLT dana desa di Kabupaten Malang untuk realisasi tahap pertama hanya terserap 67% atau Rp67,956 miliar dari pagu Rp76,450 miliar sampai September 2021. Adapun realisasi tahap kedua hanya 14% atau Rp21,049 miliar.

Sejauh ini 46 desa tersebar di 10 kecamatan dari 378 desa belum mengajukan persyaratan sesuai aturan. Adapun syarat yang harus dipenuhi di antaranya pemerintah desa harus melengkapi laporan penggunaan dana dan capaian output tahun sebelumnya, termasuk laporan capaian tahap pertama minimal 50%. Selain itu harus ada peraturan kepala desa tentang 
penetapan jumlah penerima BLT 2021.

Sejumlah kepala desa mengeluhkan belum dicairkannya alokasi dana desa dan BLT dana desa membuat kas desa kosong. Dampaknya mengganggu operasional pemerintah desa.

Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Mulyadi menyatakan sampai menjual hewan ternak untuk menalangi kebutuhan operasional dan pelayanan. Helmiawan Khodidi, Kades Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, mengungkapkan program pembanguan desa belum tergarap optimal. Sebab, oprasional desa yang diterima hanya periode Januari-Maret. Sedangkan 
April-Juli akan dicairkan Agustus. (OL-6)

Baca Juga

Ist

SPKS Bagikan Sembako ke Petani Kelapa Sawit Berlahan Kecil di 13 Kabupaten 

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 September 2021, 21:28 WIB
Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS) menyalurkan paket bantuan darurat kepada sekitar 1.600 petani sawit kecil di 14...
Kodam Cenderawasih

Jelang PON Papua, Kodam Cenderawasi Kebut Vaksinasi

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 25 September 2021, 17:57 WIB
Hingga saat ini vaksinasi di Kabupaten Merauke sudah mencapai 66%, Kota Jayapura 63% dan di Kabupaten Keerom di atas...
Ist

Vaksinasi untuk Negeri Bagi Pelajar dan Santri Kembali Digelar di Makassar

👤mediaindoensia.com 🕔Sabtu 25 September 2021, 17:30 WIB
Vaksinasi Covid-19 yang menyasar kalangan pelajar, santri,dan organisasi kepemudaan ini, digelar di Pondok Pesantren Ulul Albab, Makassaer,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya