Anak Dalam Konflik Hukum Alami Diskriminasi untuk Sekolah

PENDIDIKAN menjadi pintu gerbang anak mencapai masa depan lebih baik. Namun pada kenyataan, anak anak dalam konflik hukum (AKH) masih mengalami diskriminasi, untuk bisa mendapatkan pendidikan berkualitas yang diidamkan.

Banyak di antara mereka yang berhenti di tengah jalan, karena kasus hukum yang menderanya. Karena itu, kesempatan mereka mengembangkan potensi diri juga sulit diraih.

Data Balai Pemasyarakatan se-Jawa Tengah per 2 Juli menunjukkan ada  45 AKH terpaksa putus sekolah saat menjalani proses hukum.

"Sebanyak 11,1% anak dikeluarkan dari sekolah; 11,1% anak diminta mengundurkan diri oleh sekolah; dan 77,8% anak mengundurkan diri karena keinginan pribadi," papar Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, Yuspahruddin BH, dalam diskusi webinar "Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Haruskah Terhenti", Jumat (30/7).

Yuspahrudin mengibaratkan, AKH itu sudah jatuh masih tertimpa tangga. Mereka yang semestinya masih mendapatkan pendidikan formal, diminta mengundurkan diri karena masih berurusan hukum.

Selain di Jawa Tengah, kini juga terdapat 61 anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo baik dari jenjang SD sampai SMA, yang harus putus sekolah. Tantangan pendidikan AKH adalah dikeluarkan dari sekolah, tidak terdaftar lagi dalam bersekolah formal, dan proses hukum tidak pasti waktu selesainya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menganggap permasalahan AKH ini beragam, sehingga semua pihak harus duduk bersama dan membahas tentang pendidikan mereka.

"Pendidikan adalah kunci karena kita harus menjamin anak tetap belajar apapun situasinya. AKH harus tetap belajar," kata  Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut menjadi narasumber dalam diskusi yang diikuti 1.000 peserta, itu, mengatakan kondisi yang menimpa AKH perlu perhatian khusus.

"Harus ada lompatan agar anak-anak kita maju. Kita, orangtua dan guru, ayo mengarahkan anak-anak kita. Satu saja life skill sesuai bakat atau kesukaan mereka. Jangan paksakan mereka. Kita dorong anak-anak kita," tegasnya.

Dia perlu memotivasi audiens dalam memperlakukan anak-anak sesuai dengan kondisi anak, bakat, dan minatnya sehingga tidak hanya kecerdasan intelektual yang terbentuk tapi juga kecerdasan emosional.

Sementara itu dari Komisi Perlindinhan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, menekankan  tingkat pendidikan yang rendah pada AKH akan menaikkan kerentanan mereka. Gambaran ini selaras dengan pernyataan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Klaten, Heri Pamungkas di setiap pendampingan AKH putus sekolah .

Menurut mereka, tidak serta merta mengeluarkan anak (AKH). Seharusnya,  semua instansi terkait berkolaborasi dan ada solusi sebelum mengeluarkan anak, agar hak pendidikannya tetap terpenuhi.

Prioritas program KPAI terkait pemenuhan hak pendidikan anak termasuk bagi AKH di LPKA adalah pemenuhan hak pendidikan anak mendapatkan dukungan berbagai pihak. Negara harus hadir untuk memastikan perlindungan anak, termasuk bagi AKH.

Gubernur Ganjar pun menekankan untuk kolaborasi membangun desain pendidikan yang mampu mendorong para AKH menjadi lebih maju dan berkarya.

LPKA Kutoarjo selama ini menjadi laboratorium hidup untuk pendidikan yang berkualitas bagi AKH. Namun diperlukan gerakan bersama, berpikir secara holistik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita buat sistem yang baik untuk dapat dijadikan kebijakan publik. Misalnya, kita buat pendidikan di LPKA Kutoarjo menjadi lebih baik lagi, dengan mengikutkan anak LPKA bersekolah di sekolah sekitarnya," ujar aktifis Sahabat Kapas. (N-2)