Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi telah menginstruksikan empat pejabat pemprov untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan dengan potensi ketersediaan lahan yang ada di provinsinya.
Keempatnya adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala Dinas Perkebunan Lies Handayani Siregar, Kepala Dinas Kehutanan Herianto serta Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baharuddin Siregar.
"Saya sudah minta kepada mereka agar pengembangan pertanian dan peternakan digenjot lagi. Cari ide bagaimana menambah pasokan," ungkap Edy Rahmayadi, Jumat (23/7).
Dia menerangkan, saat ini Sumut masih memiliki potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Terutama kawasan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diproyeksikan mampu menambah pasokan bahan pangan untuk Sumut.
Edy mengatakan dirinya sudah mendapat penjelasan dari keempat kepala dinas mengenai program-program yang sudah dijalankan. Dari penjelasan tersebut dia menilai masih diperlukan peningkatan yang signifikan. Sebab beberapa daerah masih kekurangan dan harus memasok dari provinsi lain. "Bahkan seperti beras juga sempat impor dari negara lain," imbuh Edy.
Karena itu Edy telah menginstruksikan keempat kepala dinas mencari cara agar produksi pangan di Sumut bisa naik signifikan. Apalagi pemerintah pusat telah membuka lahan Food Estate Humbahas yang kini
menjadi sentra produksi pertanian pangan.
Edy juga meminta dilakukannya pengembangan lahan dan bila perlu, menggunakan lahan hutan prodiksi. Selain itu Gubsu mengingatkan mereka untuk aktif berkoordinasi dan tidak merasa paling terdepan dibanding yang lain.
Dengan begitu, setiap pihak dapat saling mendukung, saling bekerja sama dan tidak terjebak prosedur yang bisa membuat program berjalan lambat.
Apalagi program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan kesejahteraan rakyat, baik kehutanan (perhutanan sosial), pertanian,
peternakan maupun perkebunan. (OL-15)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Deddy mengatakan, Megawati berpesan kepada kadernya yang duduk di jabatan legislatif untuk benar-benar mengawal pengembangan lahan di Merauke.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved