Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Singgung Food Estate Humbahas, Gubsu Keluarkan Perintah ke Empat Kadis

Yoseph Pencawan
24/7/2021 02:05
Singgung Food Estate Humbahas, Gubsu Keluarkan Perintah ke Empat Kadis
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi(ANTARA)

GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi telah menginstruksikan empat pejabat pemprov untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan dengan potensi ketersediaan lahan yang ada di provinsinya.

Keempatnya adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala Dinas Perkebunan Lies Handayani Siregar, Kepala Dinas Kehutanan Herianto serta Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baharuddin Siregar.

"Saya sudah minta kepada mereka agar pengembangan pertanian dan peternakan digenjot lagi. Cari ide bagaimana menambah pasokan," ungkap Edy Rahmayadi, Jumat (23/7).

Dia menerangkan, saat ini Sumut masih memiliki potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Terutama kawasan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diproyeksikan mampu menambah pasokan bahan pangan untuk Sumut.

Edy mengatakan dirinya sudah mendapat penjelasan dari keempat kepala dinas mengenai program-program yang sudah dijalankan. Dari penjelasan tersebut dia menilai masih diperlukan peningkatan yang signifikan. Sebab beberapa daerah masih kekurangan dan harus memasok dari provinsi lain. "Bahkan seperti beras juga sempat impor dari negara lain," imbuh Edy.

Karena itu Edy telah menginstruksikan keempat kepala dinas mencari cara agar produksi pangan di Sumut bisa naik signifikan. Apalagi pemerintah pusat telah membuka lahan Food Estate Humbahas yang kini
menjadi sentra produksi pertanian pangan.

Edy juga meminta dilakukannya pengembangan lahan dan bila perlu, menggunakan lahan hutan prodiksi. Selain itu Gubsu mengingatkan mereka untuk aktif berkoordinasi dan tidak merasa paling terdepan dibanding yang lain.

Dengan begitu, setiap pihak dapat saling mendukung, saling bekerja sama dan tidak terjebak prosedur yang bisa membuat program berjalan lambat.

Apalagi program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan kesejahteraan rakyat, baik kehutanan (perhutanan sosial), pertanian,
peternakan maupun perkebunan. (OL-15)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya