MENINDAKLANJUTI surat edaran Presiden RI Joko Widodo yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Wali Kota Sorong, Papua Barat, Lamberthus Jitmau, Rabu (21/7), juga memperpanjang PPKM di Kota Sorong. PPKM di Kota Sorong diperpanjang terhitung sejak 21 Juli hingga 25 Juli 2021.
Adapun yang menjadi dasar peraturan Pemerintah Kota Sorong yakni dengan lebih mengoptimalkan Posko Covid-19 serta memperkuat instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang mengoptimalkan posko Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
Untuk itu, pelaksanaan program belajar dan mengajar di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dilakukan secara daring atau online. Operasional kegiatan non-esensial dilakukan secara work from home (WFH).
Sementara itu, untuk urusan pemerintahan yang tidak bisa ditunda akan diberlakukan 25% WFH. Sedangkan untuk kritikal yakni, kesehatan, keamanan masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik dan makanan dan minuman, pupuk, bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, kontruksi dan utilitas dasar seperti PLN. Selanjutnya, disesuaikan dengan aturan sesuai surat edaran Presiden RI. (MS/OL-10)
