DPR: Komitmen Pemerintah Membangun Papua harus Sampai ke Rakyat

KOMITMEN pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat sudah sangat baik. Sayangnya rakyat di dua provinsi paling timur itu belum mendapatkan penjelasan rinci.

Akibatnya, dana ratusan triliun tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua dan Papua Barat. Kekecewaan pun meningkat salah satunya terwujud dalam kelompok kriminal bersenjata.

"Kalau di DPR menyarankan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi yang maksimal setiap hendak membangun. Dengan demikian akan didapatkan pemahaman dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat," ungkap Anggota DPR Fraksi PKB MF Nurhuda Y kepada Media Group News, Selasa (22/6).

Baca juga: Tokoh Adat Kabupaten Jayapura Dukung Otsus Dilanjutkan dan DOB

Menurut dia komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat, daerah dan penduduk di Bumi Cendrawasih akan menurunkan eskalasi konflik. Keamanan pun dapat lebih kondusif serta pembangunan akan berjalan lancar.

Tanpa kondusifitas, kata dia, program pembangunan sangat sulit dijalankan. "Kalau soal keamanan tentu menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah. Selain faktor lainnya seperti kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca," paparnya.

Politis PKB yang turut serta dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provisi Papua mengatakan sumber daya manusia (SDM) di Papua dan Papua Barat bukan hambatan pembangunan. "Sebenarnya bukan soal SDM tapi kemungkinan soal informasi yang sampai tidak utuh sehingga menjadi penghambat," terangnya.

Ia mengaku tengah menginventarisir persoalan klasik lainnya di Bumi Cendrawasih. Tujuannya untuk menjadi bahan utama atau masukan dalam proses pembahasan revisi UU Otonomi Khusus Papua.

"Pansus mendalami semua hal terkait Papua, termasuk masalah keamanan menjadi masukan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan agar pendekatannya lebih dialogis," katanya.

Menurut dia otonomi khusus Papua yang pernah digagas dan diusulkan oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur patut dicontoh. Kala itu Gus Dur menggunakan pendekatan dialogis dan resolusi konflik dalam menjalankan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Agar konflik keamanan selesai, harus ada negosiasi Papua-Jakarta secara simultan dan berkesinambungan untuk mencari akar masalah konflik itu sendiri," jelasnya.

Kebijakan otonomi khusus bagi Papua merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, juga mempercepat pembangunan SDM. "Pembangunan SDM sangat penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi angka kemiskinan di Papua. Sehingga pembangunan di bidang pendidikan harus menjadi prioritas," ujarnya. (Cah/A-1)