Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN penyekatan di Jembatan Suramadu oleh jajaran Pemda Jawa Timur (Jatim) mendapat penolakan dari warga Bangkalan, Madura. Ratusan warga bahkan sempat melakukan aksi protes di Balai Kota Surabaya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta persoalan ini diselesaikan dengan pendekatan persuasif. Diketahui, penyekatan di Jembatan Suramadu bertujuan mengantisipasi penyebaran varian baru covid-19, yang menular lebih cepat. Apalagi, saat ini Kabupaten Bangkalan masuk dalam kategori zona merah.
“Persoalan ini cukup pelik dan harus diatasi bersama-sama. Sebab, kita harus melakukan berbagai upaya menghindari penyebaran covid-19 di Jatim. Di sisi lain, kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan masyarakat,” tutur LaNyalla, Selasa (22/6).
Baca juga: Massa Terobos Penyekatan di Suramadu, Polisi: tidak Ada Kerusuhan
Kebijakan penyekatan pun mewajibkan warga dari Madura yang hendak masuk ke Surabaya, untuk membawa surat swab dengan hasil negatif. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, khususnya warga Madura yang bekerja di Surabaya. Sebab, setiap hari mereka harus melintasi Jembatan Suramadu.
Diketahui, kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6) kemarin.
Baca juga: Ganjar Siapkan Tempat Isolasi Bagi Pasien Covid-19 di Jateng
Menurut LaNyalla, Pemda Jatim sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kegelisahan warga Bangkalan. Namun, upaya penanganan kasus covid-19 juga harus diprioritaskan.
“Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI-Polri serta Satgas Covid-19, perlu secepatnya mengambil langkah persuasif dan mengambil sikap yang memberikan win-win solution,” pungkasnya.
Dia pun meminta agar polemik penyekatan Jembatan Suramadu menjadi pelajaran bagi daerah lain. Kebijakan terkait penanganan covid-19 di setiap daerah akan berbeda, karena dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat.(OL-11)
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Gubernur Khofifah menyatakan MoU ini menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved