Headline
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
KEBIJAKAN penyekatan di Jembatan Suramadu oleh jajaran Pemda Jawa Timur (Jatim) mendapat penolakan dari warga Bangkalan, Madura. Ratusan warga bahkan sempat melakukan aksi protes di Balai Kota Surabaya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta persoalan ini diselesaikan dengan pendekatan persuasif. Diketahui, penyekatan di Jembatan Suramadu bertujuan mengantisipasi penyebaran varian baru covid-19, yang menular lebih cepat. Apalagi, saat ini Kabupaten Bangkalan masuk dalam kategori zona merah.
“Persoalan ini cukup pelik dan harus diatasi bersama-sama. Sebab, kita harus melakukan berbagai upaya menghindari penyebaran covid-19 di Jatim. Di sisi lain, kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan masyarakat,” tutur LaNyalla, Selasa (22/6).
Baca juga: Massa Terobos Penyekatan di Suramadu, Polisi: tidak Ada Kerusuhan
Kebijakan penyekatan pun mewajibkan warga dari Madura yang hendak masuk ke Surabaya, untuk membawa surat swab dengan hasil negatif. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, khususnya warga Madura yang bekerja di Surabaya. Sebab, setiap hari mereka harus melintasi Jembatan Suramadu.
Diketahui, kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6) kemarin.
Baca juga: Ganjar Siapkan Tempat Isolasi Bagi Pasien Covid-19 di Jateng
Menurut LaNyalla, Pemda Jatim sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kegelisahan warga Bangkalan. Namun, upaya penanganan kasus covid-19 juga harus diprioritaskan.
“Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI-Polri serta Satgas Covid-19, perlu secepatnya mengambil langkah persuasif dan mengambil sikap yang memberikan win-win solution,” pungkasnya.
Dia pun meminta agar polemik penyekatan Jembatan Suramadu menjadi pelajaran bagi daerah lain. Kebijakan terkait penanganan covid-19 di setiap daerah akan berbeda, karena dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat.(OL-11)
SLAMET Raharjo Heri Nugroho atau akrab disapa Coach Heri membawa anak didiknya meraih medali emas dalam cabang menembak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Biro Adpim Jatim menjadi satu-satunya instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan di ajang prestisius IDEAS 2025.
Ia juga membahas terkait dengan sengketa pers yang terjadi. Deputi V berpesan kepada aparat penegak hukum yang menangani sengketa pers, untuk selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.
MANTAN Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, yang sempat dilaporkan hilang, muncul di Mapolsek Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Senin sore, 9 Juni 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Provinsi Jawa Timur terjaga 0,93% secara m-to-m (month to month) periode April 2025.
BPBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur (Jatim) mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalur Desa Wadung, Soko
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved