Kepala Daerah Diimbau untuk Transparan Soal Covid-19

TRANSAPARASI kondisi dan data dalam pencegahan penularan dan penanggulangan pandemi covid-19 merupakan hal yang mutlak ada dan menjadi prasyarat untuk suksesnya program tersebut. Karena itu, jajaran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa seharusnya transparan dalam menyajikan dan melaporkan data kondisi dan jumlah penderita Covid-19 di daerah masing-masing.

Pernyataan tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika. Menurut Nova, semua pihak harus bahu-membahu mengatasi masalah pandemi tersebut.

Baca juga: Bantu Perangi Covid-19, Hadirkan Tes Molekuler Isotermal

Sebab tidak mungkin pemerintah bisa sendirian mengatasi masalah tersebut. Itu sebabnya pihaknya juga mendukung  peringatan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada para pemimpin pemerintahan di daerah, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pekan lalu.

Menurut dia, sikap tanggap para pejabat dan kepala daerah sangat penting mengingat kejadian melonjaknya angka penderita covid-19 di Kudus, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain. “Artinya, Ketua DPR RI tidak hanya bisa mengingatkan, sesuatu yang menjadi tugas beliau sebagai pimpinan lembaga legislatif, melainkan pula membantu pihak eksekutif di Jawa Tengah untuk sesegera mungkin mencapai tingkat persentasi warga yang divaksinasi, yang akan memungkinkan terbetuknya imunitas kelompok atau herd immunity,” kata Nova.

Menurut dia suda menjadi rahasia umum, para pemimpin daerah, terutama di tingkat pemerintahan terkecil di desa-desa kerap menutup data sebenarnya penderita dan korban covid untuk menghindari penilaian negatif dari pimpinan pemerintahan di atasnya.

“Sudah menjadi rahasia umum, di beberapa desa, warga yang meninggal karena covid-19 dilaporkan meninggal karena sakit yang lain, hanya agar desa tersebut tidak dimasukkan ke dalam zona merah yang menurut mereka mencoreng nama desa tersebut. Tentu saja hal itu salah dan merugikan, bukan hanya untuk desa itu, tetapi secara nasional,” kata Nova.

Nova mengingatkan, data dan kondisi riil tentang covid-19 di daerah, akan memengaruhi data di tingkat nasional, serta berdampak langsung kepada kebijakan pemerintah pusat. “Karena itu, sangat benar yang diingatkan Ketua DPR RI Puan Maharani, agar persoalan kondisi dan data ini dilaporkan secara transparan, tak perlu ditutupi agar solusi yang dianggap pemerintah (pusat) pun tepat. Kita tahu, dalam proses pengambilan keputusan ada istilah garbage in, garbage out. Kalau infonya salah, solusi yang diambil pun bisa melenceng.”

Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau proses percepatan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat di Balai Kota Solo. Di lokasi tersebut, selain dilakukan vaksinasi terhadap 690 orang yang merupakan guru, warga lanjut usia (lansia), difabel, pedagang kaki lima, pelaku pariwisata, pekerja media, dan masyarakat lainnya, Puan memberikan bantuan 20 ribu dosis vaksin untuk tiga kabupaten di Jawa Tengah, yakni Boyolali, Sukoharjo dan Klaten.

Pada kesempatan itulah Puan mengingatkan agar semua kepala daerah harus terbuka terhadap kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya mereka. Menurut Puan, keterbukaan informasi itu akan memudahkan dalam penentuan langkah penanganan pandemi covid-19.

“Sampaikan masalah secara jujur, jangan sembunyikan kondisi wilayahnya, sehingga kita bisa antisipasi dan mitigasi,” ujar Puan. Ia juga menegaskan, sebagai  ketua DPR RI dirinya memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan fungsi pengawasan.

“Prinsip utamanya, kita semua ingin seluruh warga negara dapat divaksin. Jangan sampai ada daerah yang tidak ditangani dengan baik,” katanya. (Ant/A-1)