Mudik dan Hospital Tourism

MENJELANG perayaan Idul Fitri tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik. Masyarakat diminta mematuhi kebijakan tersebut demi menekan penularan Covid-19. Meski dalam beberapa waktu terakhir tren kasus covid-19 menurun, namun pengalaman menunjukkan periode libur panjang selalu diikuti dengan lonjakan kasus.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri Perhubungan, Adita Irawati, pada giant webinar bertajuk : Mudik? Hospital Tourism Sudah Siapkah? yang digelar RS Premier Bintaro bersama Ikamars, Kementerian Kesehatan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Perhubungan, Garuda Indonesia, dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Minggu (25/4).

Adita menjelaskan, ada beberapa hal yang mendasari larangan mudik tahun ini. Pertama, pandemi belum berakhir. Kendati terjadi penurunan kasus covid-19, data dari Satgas Covid-19 menunjukkan jumlahnya masih sangat besar. Kondisi keterisian tempat tidur ICU dan ruang isolasi Covid-19 masih tinggi.

“Data dari Satgas Covid-19 juga menunjukkan selama ada libur panjang (long weekend), kasus hampir selalu bertambah secara signifikan, dikhawatirkan ” ujarnya.

Selain itu, lanjut Adita, mudik identik dengan kunjungan ke orangtua yang umumnya berusia lanjut. Dikhawatirkan, pemudik yang tergolong Orang Tanpa gejala (OTG) akan menularkan kepada para lansia. Hal itu bisa berakibat fatal.

 “Data menunjukkan, pada kasus Covid-19, usia di atas 60 tahun berisiko kematian 19,5 kali lipat dan usia 46-59 tahun berisiko kematian 8,5 kali lipat. Jadi, mudik sangat berisiko khususnya bagi para lanjut usia di kampung halaman,” papar Adita.

Hal senada diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono. Menurutnya, meski terjadi penurunan kasus sejak awal Februari lalu, tapi beberapa hari terakhir mulai ada peningkatan lagi.

Di samping itu, sejumlah negara tengah mengalami gelombang ketiga kasusu Covid-19, seperti di Eropa. Diduga, kejadian itu disebabkan oleh varian baru virus korona B.1.1.7 serta peningkatan mobilitas masyarakat.

“Di Eropa, dari data genome sequencing, 60%  dari total sampel merupakan varian B.1.1.7. Karena itu, di Tanah Air, surveilans genomic perlu ditingkatkan dan pembatasan mobilitas masyarakat, termasuk mudik harus tetap dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus baru,” terang Wamenkes.

Hospital tourism

Terkait dengan hospital tourism atau wisata berobat/kesehatan yang juga menjadi tema webinar, Wamenkes mengungkapkan Indonesia merupakan kontributor terbesar kunjungan medis ke luar negeri dengan total nilai dana yang dikeluarkan mencapai Rp161 triliun per tahun. Sebanyak 90% kunjungan dilakukan ke Malaysia.

“Karena itu, pengembangan layanan unggulan berdasarkan spesialisasi penyakit perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan pasien luar negeri," lanjut Dante.

Menurutnya, ada dua konsep pengembangan wisata medis yang dilakukan. Pertama, wisata medis berdasarkan spesialisasi rumah sakit. Dalam hal ini, ada beberapa RS dengan layanan unggulan yang dilibatkan. Misalnya, RS Kanker Dharmais yang punya layanan unggulan di bidang penanganan kanker, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk penyakit jantung,  dan RS Orthopedi dr. Soeharso untuk bidang ortopedi.

Konsep kedua, lanjut Wamenkes, ialah wisata medis berdasarkan destinasi prioritas pemerintah. Misalnya, pengembangan RSUD porsea di kawasan Danau Toba, RSUD Muntilan di kawasan wisata Borobudur, RSUD Praya di kawasan Mandalika, serta RSUD Wakatobi di Wakatobi.

Menanggapi penjelasan Wamenkes, CEO RS Premier Bintaro dr Martha L Siahaan, MARS menyatakan RS-RS swasta juga siap mendukung pemerintah dalam pengembangan wisata medis. “Kami RS swasta, termasuk RS Premier Bintaro, juga siap mendukung pengembangan hospital tourism di Indonesia,” ujarnya, pada webinar berkonsep Ngabuburit Online yang diikuti ratusan peserta itu. (N-2)