Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN serta semua pihak dalam meningkatkan digitalisasi keuangan daerah sangat penting. Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi virus korona, digitalisasi pun menjadi keharusan
agar lebih transparan.
Hal ini terungkap dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) tingkat Jawa Barat, di Garut, Jumat (9/4). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto mengatakan, penerapan keuangan digital sangat penting khususnya bagi pemerintah daerah.
"Dengan digitalisasi perekonomian, maka akan membangun daya saing Jawa
Barat. Mau tidak mau kita harus maju bersama," katanya.
Agar penerapan ini segera terealisasi, menurut dia, perlu sinergitas dan kolaborasi di antara semua pihak.
Salah satunya melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
(TP2DD) di masing-masing daerah. Dengan adanya tim tersebut, semua pihak akan berkomitmen dan menjadi bagian penting dalam upaya digitalisasi di setiap daerah.
"Ini akan mendorong dan merealisasikan berbagai inisiatif dan inovasi
dalam rangka mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital
di wilayah Jawa Barat dan kabupaten serta kota. Struktur kelembagaan TP2DD melibatkan pemerintah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan industri perbankan," kata Herawanto.
Dia berharap semua pemerintah kabupaten/kota melakukan hal serupa
dengan membentuj TP2DD. "Tugas strategis awal yang diamanatkan pada
TP2DD antara lain menetapkan arah kebijakan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah."
Selain itu, menurutnya, tim inipun bertugas memastikan percepatan dan
perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan
masyarakat. "Di lingkungan usaha kecil sampai dengan usaha besar, di
lingkungan para konsumen."
Hingga saat ini, menurut Herawanto, TP2DD baru terbentuk di sembilan
kabupaten/kota, yakni Kabupatan Garut, Cirebon, Ciamis, Purwakarta,
Majalengka, Kota Banjar, Cirebon, Sukabumi, Bogor, dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Herswanto meminta pembentukan TP2DD segera diikuti
kabupaten/kota lainnya.
Target 27 Daerah
Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim pembentukan serupa akan segera diikuti kabupaten/kota lainnya. "Target perluasan ke-27 kabupaten/kota hanya masalah waktu dan administrasi. Saya yakin bisa selesai semuanya dalam caturwulan ini."
Emil pun menilai digitalisasi harus segera dilakukan semua pihak. "Dulu
mungkin digitalisasi ini pilihan. Tapi ketika pandemi, menjadi
keharusan."
Terlebih, dia berharap, digitalisasi bisa terjadi pada sektor
UMKM. "Tahun ini kita dorong UMKM agar bangkit," tandasnya. (N-2)
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved