GUBERNUR Banten Wahidin Halim menekankan pentingnya sistem pengawasan
guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ia
sampaikan saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Banten Tahun 2020 di di Gedung Negara Provinsi Banten, Serang, Kamis (8/4)
Pada kesempatan itu Gubernur kembali menegaskan komitmen Pemerintah
Provinsi Banten terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu
misi dari lima misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun
2017-2022 ialah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance).
Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, kata Gubernur, diperlukan komitmen bersama yang menempatkan pengawasan pada prioritas utama sebagai kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan.
"Untuk itu saya berharap kepada bupati/wali kota dan segenap jajaran, mari kita punya semangat yang sama menempatkan fungsi pengawasan adalah bagian yang strategis dan penting," ajaknya.
Gubernur juga menegaskan, Pemprov Banten akan terus meningkatkan kualitas good governance dan mempertahankan capaian-capaian positif yang telah diraih, dengan melakukan upaya menerapkan performa yang lebih prima. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas APIP secara terus menerus.
"Untuk optimalisasi fungsi pengawasan, Pemprov Banten telah melakukan kerja sama dengan BPKP dengan membentuk Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten. Satgas akuntabilitas keuangan sangat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam implementasi SPIP dan audit atas program strategis dan rawan penyimpangan, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendampingan tata kelola keuangan dan tata kelola BLUD," paparnya.
Ia mengaku mendapatkan bantuan dari 20 auditor BPKP yang dalam keseharian mendampingi inspektorat. "Saya sangat terbantu sekali dengan sistem yang dibangun BPKP. Tidak hanya audit tetapi review terhadap program dan anggaran. Saya mendapatkan banyak input dari teman-teman BPKP dan inspektorat dalam melakukan pembinaan dan edukasi sehingga aktivitas OPD pun dapat terkontrol dengan baik," tambahnya.
Atas kerja sama tersebut, lanjutnya, pihaknya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya oleh Tim Satgas BPKP dan Tim Korsupgah KPK.
"Kami berharap capaian indikator yang sudah baik dapat dilanjutkan dan yang belum optimal dapat lebih ditingkatkan ke arah yang lebih implementatif," pungkasnya.
Sementara itu, Mewakili Kepala BPKP, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi
Sudarmanto menyampaikan, tema Rakorwasda Tahun 2020 ini berfokus pada
ketahanan pangan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi
covid-19.
"BPKP dan APIP di wilayah Banten bersama-sama dan berkolaborasi merumuskan pengawasan program ketahanan pangan, mulai dari penentuan rencana umum pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan, serta monitoring hasil pengawasan," ungkap Ernadhi.
Sebagai informasi, dalam mengelola pemerintahan yang baik sebagaimana
amanah RPJMD, banyak capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Banten, di antaranya mempertahankan opini WTP atas LKPD Provinsi Banten selama empat tahun berturut-turut.
Pada 2019, Pemprov Banten meraih penghargaan peringkat ketiga 3 dari
KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Meningkatnya integritas birokrasi di Provinsi Banten yang dibuktikan dengan hasil survei penilaian integritas (SPI) dari KPK bekerja sama dengan BPS : pada 2017 Indeks Integritas Provinsi Banten 57,64 % meningkat menjadi 65,88 % di tahun 2018.
Pada tahun 2020, realisasi capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Korsupgah di Provinsi Banten, capaian MCP Pemerintah Provinsi Banten sebesar 91,76%. Selanjutnya untuk capaian MCP Korsupgah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan rata-rata capaian 58% pada 2018. Pada 2019 sebesar 69%, dan pada 2020 sebesar 83%. (N-3)
