Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SEMPAT terhenti karena pandemi covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon kembali lakukan pelayanan langsung ke masyarakat atau door to door. Bagi warga yang memiliki keterbatasan, petugas Disdukcapil akan langsung mendatangi rumah warga.
Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Atang Hasan Dahlan, menjelaskan saat ini dinas yang dipimpinnya sudah kembali melayani dengan terjun langsung ke masyarakat.
"Sebelum pandemi covid-19 melanda, layanan langsung kepada warga untuk perekaman KTP elektronik sebenarnya sudah dilakukan," ungkap Atang, Rabu (17/3). Namun sejak pandemi covid 19 menerjang dunia, layanan tersebut sempat dihentikan.
Kini, lanjut Atang, layanan jemput bola berupa perekaman KTP-e langsung ke pemukiman warga kembali mereka lakukan. "Bahkan untuk penyandang disabilitas, jika ada permintaan dari keluarga, kita juga siap untuk mendatangi rumah mereka," ungkap Atang.
Selama 2021 ini, lanjut Atang, mereka sudah melayani tiga orang berkebutuhan khusus yang membutuhkan perekaman KTP-e. "Petugas kami langung mendatangi rumah yang bersangkutan," ungkap Atang.
Dijelaskan Atang, jemput bola berupa memberikan layanan perekaman KTP-e langsung kepada warga sudah mereka lakukan kembali sejak Februari 2021. Sasaran utama yaitu para wajib KTP baru yang belum melakukan perekaman. Sedangkan sisanya yaitu mereka yang memiliki kartu KTP-e tapi telah hilang atau rusak.
"Bagi masyarakat yang membutuhkan perekaman KTP-e bisa langsung menghubungi kami," ungkap Atang. Bisa melalui RW maupun kelurahan. Petugas mereka, lanjut Atang, bahkan siap untuk memberikan pelayanan di hari libur.
Mengenai ketersediaan blanko menurut Atang saat ini kondisinya aman. Mereka juga melakukan pencetakan KTP-e sebanyak 250 keping setiap harinya. (OL-13)
Baca Juga: Perekaman Data KTP-E Hingga Tengah Malam
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved