Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan pemerintah hadir bertujuan untuk masyarakat. Untuk itu hendaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memudahkan masyarakat dalam segala pengurusan.
"Dalam pelayanan ini kita terus berubah dan berbenah sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih merasa nyaman mendapatkan pelayanan yang lebih baik," kata Abyadi Siregar saat mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pematangsiantar untuk melakukan penilaian atas pelayanan publik, Selasa (23/2).
Baca Juga: Ombudsman Sumut Ajak Pemkab/Pemkot Tingkatkan Layanan Publik
Di tempat yang sama Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Hendra Darmawan Siregar dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut ke Kantor Disdukcapil dan DPM-PTSP untuk melakukan penilaian.
"Harapan saya semoga Kota Pematangsiantar meraih zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) terhadap Undang-undang Pelayanan Publik," katanya.
Hendra menegaskan pelayanan publik prima dan berkualitas adalah salah satu sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Oleh karenanya pelayanan prima adalah bukti nyata bekerjanya birokrasi pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)", tandasnya. (AP/OL-10)
Sebanyak 1.500 paket takjil dan 750 potong ice cream Aice dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di pusat kota itu.
ASN, TNI dan Polri harus bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar November mendatang.
ASOSIASI Pengajar Politik Kebijakan Publik (APPKP) Pematangsiantar mengendus ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pematangsiantar Roy Marsen Simarmata mengutarakan pihaknya belum ada menerima laporan pengaduan.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pematangsiantar, Daniel Siregar mengatakan, peninjauan dilakukan sesuai dengan permintaan pihak Gereja.
Piagam penghargaan tersebut diberikan dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-51 Tingkat Nasional Tahun 2023 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved