Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KETUA Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan pemerintah hadir bertujuan untuk masyarakat. Untuk itu hendaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memudahkan masyarakat dalam segala pengurusan.
"Dalam pelayanan ini kita terus berubah dan berbenah sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih merasa nyaman mendapatkan pelayanan yang lebih baik," kata Abyadi Siregar saat mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pematangsiantar untuk melakukan penilaian atas pelayanan publik, Selasa (23/2).
Baca Juga: Ombudsman Sumut Ajak Pemkab/Pemkot Tingkatkan Layanan Publik
Di tempat yang sama Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Hendra Darmawan Siregar dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut ke Kantor Disdukcapil dan DPM-PTSP untuk melakukan penilaian.
"Harapan saya semoga Kota Pematangsiantar meraih zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) terhadap Undang-undang Pelayanan Publik," katanya.
Hendra menegaskan pelayanan publik prima dan berkualitas adalah salah satu sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Oleh karenanya pelayanan prima adalah bukti nyata bekerjanya birokrasi pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)", tandasnya. (AP/OL-10)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pematangsiantar, Sumatra Utara, untuk kedua kalinya menetapkan penaikkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB P2)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
BARU-BARU ini, viral video yang memperlihatkan seorang pria diseret hingga terjatuh yang dilakukan oleh oknum petugas keamanan di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara.
Forum strategis itu tidak hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh pemerintahan lintas sektor, tetapi juga diwarnai semangat kolaboratif para pemimpin daerah dan tokoh pendidikan nasional.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Kepala Cabang Bulog Pematangsiantar Matius Sitepu mengatakan ketersediaan cadangan beras di gudang Bulog Pematangsiantar cukup untuk kebutuhan 3 bulan ke depan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved