Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
GUBERNUR Riau Syamsuar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terhitung berlaku sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021.
Penetapan status siaga darurat demi mengantisipasi terulangnya bencana kabut asap itu dilakukan dalam rapat koordinasi Karhutla secara daring bersama kepala daerah se Riau di gedung daerah Balai Serindit, Senin (15/2).
Ia menjelaskan, penetapan status siaga darurat Karhutla Riau merupakan langkah antisipasi secara dini untuk mengatasi karhutla. Apalagi syarat penetapan siaga darurat Karhutla tingkat provinsi telah terpenuhi dengan adanya dua kabupaten dan kota yakni Bengkalis, dan Dumai yang telah terlebih dahulu menetapkan status serupa.
"Diharapkan dengan penetapan status siaga darurat Karhutla, pencegahan pada musim kemarau dapat dilakukan sedari awal," ujarnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger mengatakan pada pekan kedua Februari 2021 diketahui sejumlah wilayah
di Riau sudah mulai dilanda Karhutla. Dari hasil laporan yang diterima oleh BPBD Riau, hingga saat ini terdapat empat daerah di Riau yang sudah ditemukan Karhutla yaitu Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, dan Siak.
"Dari empat daerah itu dua sudah menetapkan status siaga, dan besok akan menyusul Rokan Hilir juga akan menetapkan status siaga darurat Karhutla," ungkapnya. (OL-15)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Kedua tersangka merupakan anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) di kampus UIN Suska Riau.
Peluncuran ini akan dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai bentuk komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyukseskan program Presiden Prabowo.
Keputusan untuk memperpanjang status tanggap darurat merupakan bentuk komitmen Pemprov Riau dalam penanganan Karhutla.
Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
Polda Riau sedang terus menginvestigasi motif para tersangka di balik insiden Karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved