Rabu 03 Februari 2021, 14:19 WIB

MAKI Dorong KPK Dalami Istilah Bina Lingkungan pada Kasus Kemensos

Widjajadi | Nusantara
MAKI Dorong KPK Dalami Istilah Bina Lingkungan pada Kasus Kemensos

MI/Widjajadi
Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

 

MASYARAKAT Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami informasi istilah 'bina lingkungan' pada penyidikan kasus dugaan korupsi sembako bansos Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami dorongkan karena kami memperoleh informasi dugaan penunjukan perusahaan penyaluran sembako bansos itu semata berdasar penunjukan dengan istilah 'bina lingkungan'," tukas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Media Indonesia, Rabu (3/2).

Menurut dia, dengan demikian penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman, dan kompetensi. Sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan mark down (penurunan kualitas dan harga) yang merugikan masyarakat dan negara.

Terkait 'bina lingkungan' itu, MAKI menyebut ada empat perusahaan. Yakni PTSPM mendapat paket 25.000, dengan pelaksana AHH. Lalu yang kedua, PT ARW memperoleh paket 40.000, dengan pelaksana FH. Dan ketiga adalah PT TIRA, paket 35.000, pelaksana UAH, serta keempat adalah PT TJB, paket 25.000, dengab pelaksana KF.

Boyamin memaparkan, selain 4 perusahaan yang mendapat fasilitas 'bina lingkungan', diduga masih terdapat sekitar 8 perusahaan lain (artinya sekitar 12 perusahaan).

"Bahwa perusahaan tersebut mendapat fasilitas 'bina lingkungan' diduga berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum politisi anggota DPR di luar yang selama ini telah muncul di pemberitaan," imbuh pegiat anti korupsi asal Kota Solo ini.

Bahkan, lanjut Boyamin, sejumlah media massa telah menyebut oknum anggota DPR berasal dari PDIP yaitu IY dan HH, yang diduga memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol.

Sementara oknum pemberi rekomendasi 'bina lingkungan' diduga pejabat Eselon I Kemensos dengan inisial PN dan oknum anggota DPR lainnya yakni ACH.

"Karena itu, MAKI akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya termasuk mencadangkan upaya Praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," pungkas dia. (WJ/OL-10)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Umarul Faruq

BMKG: Sulut Diguncang Gempa dengan Magnitudo 6,1

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 10:15 WIB
Dalam informasi yang diterima dari BMKG di Jakarta, Sabtu, lokasi gempa berada di 3.67 lintang utara dan 126.82 bujur...
DOK Pribadi.

Wapres PNLG Tunjukkan Pengelolaan Kawasan Pesisir Jelang Pertemuan Oktober

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 08:58 WIB
Sejumlah keberhasilan itu tampak pada program pembangunan rumah untuk keluarga nelayan di daerah itu, termasuk bantuan perahu hingga jaring...
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Tiga Desa di Cirebon Banjir akibat Luapan Sungai Ciberes

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 07:15 WIB
Alex mengatakan banjir yang merendam tiga desa itu mengakibatkan ratusan rumah warga, terutama di bantaran Sungai Ciberes terendam banjir...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya