Maret, Target Peningkatan Produk Tani

PENINGKATAN produktivitas pertanian diprediksikan terealisasi pada Maret 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan target menjadi penting mengingat ketahanan pangan menjadi prioritas utama kinerja Kementan tahun ini.

"Januari kami membangun konsepsi dengan komitmen berbagai pihak. Saprodi harus masuk Februari dan Maret kita sudah bisa melihat hasil dari akselerasi itu," kata Syahrul, kemarin.

Mentan mengatakan berbagai terobosan pertanian harus lebih ditingkatkan untuk membangun pertanian lebih maju, lebih mandiri, dan lebih modern. "Kita lakukan seperti arahan Presiden sehingga kemandirian pangan bisa kita lakukan agar tidak bergantung impor."

Dalam penilaian Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, untuk meningkatkan produktivitas pangan pemerintah harus fokus pada efisiensi lahan yang ada, peningkatan kapasitas petani, revitalisasi alat pertanian dan pabrik yang sudah tua.

"Jumlah penduduk yang bertambah harus diikuti peningkatan produktivitas pertanian untuk menyediakan pangan. Lahan sifatnya terbatas, namun produktivitas bisa terus ditingkatkan," ujar Felippa.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia terjadi sangat cepat. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan populasi Indonesia mencapai 319 juta pada 2045.

"Peningkatan produktivitas pertanian di lahan yang ada dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas petani, pengembangan bibit berkualitas, maupun penggunaan alat pertanian lebih efisien dan pembaharuan metode tanam," lanjut Felippa.

Berdasarkan penelitian International Rice Research Institute (IRRI) pada 2016 bahwa rata-rata ongkos produksi beras di Indonesia sekitar Rp4.079/kg atau 2,5 kali lebih mahal daripada Vietnam yang hanya Rp1.679/kg dan 2 kali lebih mahal daripada Thailand Rp2.291/kg dan India Rp2.306/kg.

"Biaya produksi beras di Indonesia 1,5 kali lebih mahal daripada biaya produksi di Filipina Rp3.224/kg dan Tiongkok Rp3.661/kg," ungkap Felippa.

Studi IRRI juga menunjukkan komponen ongkos produksi yang besar ini terdiri dari sewa tanah Rp1.719 dan biaya tenaga kerja Rp1.115 untuk memproduksi 1 kilogram beras tanpa sekam.

Adapun ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan impor yang tidak sesuai hanya membuka celah pencari untung lain. Apalagi hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian produksi kepada para petani.

"Buat petani, mereka akan berpikir ganti komoditas karena yang ditanam sudah dominan impor dan harga di level petani terlalu rendah sehingga tidak mengembalikan modal waktu menanam. Pastikan lagi data produksi konsumsi valid dan analisis kajian objektif. Itu saya pikir yang perlu dilakukan," tandas Bhima. (Iam/X-3)