Gubernur Sumsel : Tidak Ada Alasan untuk tidak Mau Divaksin

GUBERNUR Sumatera Selatan Herman Deru, menegaskan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak divaksin. Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, terutama di Sumsel.

''Yang harus diingat adalah vaksinasi ini wajib untuk masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau divaksin. Namun saat ini tetap melihat skala prioritas sasaran dan skala prioritas ketersediaan,'' kata Herman Deru, Kamis (7/1).

Secara masif, kata dia, vaksinasi diawali dengan pemberian vaksin kepada Presiden RI pada 13 Januari 2021 mendatang. Dilanjutkan dengan pemberian vaksin kepada para kepala daerah mulai dari para Gubernur serta bupati dan wali kota termasuk para tenaga kesehatan.

Ia menjelaskan, kewajiban vaksinasi tersebut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Di mana Undang Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional.

''Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat memengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional,'' paparannya.

Sejauh ini, lanjutnya, Pemprov Sumsel siap untuk melakukan vaksin kepada masyarakat. Saat ini sedikitnya ada 30 ribu vaksin yang telah tiba di Sumsel. Namun vaksinasi ini masih menunggu dua rekomendasi lagi yakni dari Majelis Ulama Indonesia dan BPOM.

''Semua sudah siap. Dikirimnya vaksin ini ke Sumsel karena kita telah menyatakan kesiapan. Termasuk kesiapan gudang vaksin di Kabupaten dan Kota. Saat ini ada 30 ribu vaksin yang tersedia. Saya mengingatkan untuk dilakukan pengawalan dan pengawasan vaksinasi ini,'' terangnya.

Dijelaskanya, berbarengan dengan vaksinasi tersebut, Pemprov Sumsel juga akan mengeakselerasi tiga aspek lainnya. Yakni peningkatan penanganan kesehatan, masalah sosial dan pemulihan ekonomi.

''Percepatan belanja juga kita lakukan. Sebab berdasarkan instruksi Presiden, mulailah lakukan lelang sejak APBD disetujui, jangan banyak pertimbangan. Kita sudah lakukan lelang secara bertahap. Termasuk juga soal distribusi bansos tunai untuk masyarakat juga sudah dilakukan,'' pungkasnya. (DW/OL-10)