Nama Beken bukan Jaminan

SAHBIRIN Noor bukan orang asing bagi warga Kalimantan Selatan. Ia ialah gubernur yang menjabat sejak 2016 lalu.

Sementara itu, Denny Indrayana juga bukan sosok yang tidak dikenal. Ia mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Wajahnya sering menghiasi layar televisi.

Namun, ketenaran keduanya ternyata tidak berdampak langsung untuk pilkada di Kalimantan Selatan. Dalam pemilihan gubernur periode 2021-2026 itu, keduanya tampil sebagai calon gubernur.

Nama Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin dan Denny, tidak mampu mena­rik minat warga untuk me­milih. Akibatnya, angka partisipasi masyarakat pemilih di Kalimantan Selatan jauh di bawah angka rata-rata nasional.

“Dari 2,7 juta pemilik hak pilih, yang datang dan mencoblos hanya 60,6%. Jauh di bawah angka partisipasi nasional yang mencapai 75,83%,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalsel Sarmuji, di Banjarmasin, kemarin.

Apa penyebab angka golput begitu tinggi? Sarmuji tidak bisa menjawabnya. “Kami belum melakukan penelitian terkait penyebabnya,” tambah dia.

Capaian golput yang tinggi menjadi pertanda kurang baik di daerah ini. Pasalnya, kedua calon yang masih bersaing ketat dalam penghitungan suara diperkirakan hanya meraup 800 ribu suara per calon, sementara golput bisa mencapai 1,1 juta.

Sampai kemarin, saling klaim kemenangan disuarakan kedua kubu. Karena tipisnya jarak perolehan, kemungkinan besar pilkada Kalsel akan berlanjut pada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Tepa sarira

Dari Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X mensyukuri pilkada di wilayahnya berjalan lancar dan kondusif. Ia meminta semua pasangan calon dan masyarakat menerapkan sikap tepa sarira (menjaga perasaan orang lain seusai pilkada. “Yang menang tidak jumawa, yang kalah kudu lapang dada.”

Pilkada, lanjutnya, ialah kemenangan seluruh rakyat dalam demokrasi. Para calon yang kelak terpilih diharapkan dapat senantiasa berpegang pada sesanti suara rakyat ialah suara Tuhan.

“Seorang pemimpin harus melaksanakan lelaku hamengkoni, yang berarti jabatan yang diemban sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan sekaligus menjadi pamong praja masyarakat. Jadilah pemimpin yang melindungi, melayani, dan menginspirasi masyarakat, berpegang pada prinsip pemerintah yang baik, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya,” tandasnya.

Di sejumlah daerah, pilkada jauh dari kata usai. Di Sumenep, Jawa Timur, misalnya, proses rekapitulasi di KPUD terkendala belum tuntasnya pengembalian logistik dari dua kecamatan di kepulauan, yakni Masalembu dan Sapekekan. Cuaca buruk di lautan menyebabkan penundaan pengiriman.

“Untuk Sapekan, belum ada kapal yang berani berlayar karena cuaca di Laut Kangean tidak bersahabat,” kata Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanziel.

Sementara di Sigi, Sulawesi Tengah, Bawaslu masih memantau rekapitulasi suara dari 4 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang. “Hasilnya belum kita ketahui karena masih berjalan,” ujar anggota Bawaslu Dewi Tisnawaty.

Pemungutan ulang harus dilakukan karena sejumlah masalah, yakni kelebihan dan kekurangan surat suara, ada pemilih menggunakan KTP luar daerah, penghitungan suara dilakukan lebih awal dan dua warga luar memilih tanpa menggunakan formulir A5. (AT/MG/MT/RF/HI/N-3)