Juru Bicara Satgas Covid-19 Kurang Efektif

KOMUNIKASI pemerintah dalam program vaksinasi covid-19 belum
maksimal. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang bingung dan belum mengetahui rencana tersebut.

Kritik itu dilontarkan anggota DPR RI dari Partai NasDem M Farhan, di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Ia mengatakan rencana vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan covid-19 bagi masyarakat Indonesia sudah di depan mata. Namun, hingga saat ini publik masih berada dalam situasi ketidakpastian terutama kalangan kurang mampu dan yang berada di pelosok soal bagaimana mendapatkan vaksinasi.

Hal ini, lanjutnya, terjadi karena minimnya informasi untuk masyarakat
terkait rencana vaksinasi. Keberadaan Tim Gugus Tugas Pusat yang memiliki tim juru bicara vaksin juga tidak banyak berdampak.

"Tim tidak menunjukkan dampak efektif ke tengah masyarakat. Saya tidak
mengerti, mengapa lima jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan
tentang vaksin ini seperti nggak terdengar di manapun," ujar Farhan.

Menurut dia, lima juru bicara ini belum mampu meyakinkan masyarakat dengan cara memberikan informasi yang transparan terkait teknis penerimaannya. "Narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalah akibat pandemi? Atau salah satu dari sekian banyak solusi," kata mantan Direktur Marketing dan Promosi PT Persib Bandung Bermartabat itu.

Akibatnya, publik dihadapkan pada situasi bimbang soal vaksin ini karena kerap bertolak belakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi.
"Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam-macam soal vaksin
covid-19 ini. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan
siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar,"
paparnya.

Farhan mengungkapkan ada petisi masyarakat ke DPR yang meminta vaksin
untuk digratiskan sebagai respon dari pernyataan Menteri Kesehatan bahwa 25 juta dosis gratis, 75 juta dapat dibeli masyarakat yang ditetapkan secara sepihak.

"Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa
beli. Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih
sangat belum jelas untuk masyarakat," lanjutnya.

Farhan menilai, optimisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma
merancang infrastruktur untuk kemapanan distribusi harus didukung.
"Kalau sudah menyiapkan sistem distribusinya, ada rasa optimistis. Tetapi tidak menjawab distribusi dari puskesmas ke masyarakat. Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional secara serempak? Atau kah akan diberikan secara selektif sesuai prioritas," terang pria kelahiran Bogor ini.

Vaksinasi, tegasnya, harus terlaksana dengan adil merata kepada
masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke. "Kita semua diberi vaksin
dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi.
Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program
vaksinasi Nasional ini," ungkapnya.

Menurut Farhan, saat ini ada komunikasi tak kenal maka tak kebal yang layak diapresiasi sebagai usaha untuk membuat warga mengerti apa itu vaksin  covid-19.

"Sayangnya tidak terlihat usaha lain. Saya khawatir terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan soal komunikasi publik. Akibatnya, lima jubir vaksin covid-19 suaranya nyaris tak terdengar," lanjut pria yang memulai kariernya artisnya sebagai presenter ini.

Farhan menilai, tampaknya ada kegagalan koordinasi di antara lembaga
negara dengan BUMN yang menangani covid-19. "Tercermin dari optimisme
yang tiba-tiba membeludak karena kedatangan 1.2 juta dosis vaksin
Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan mengeluarkan izin pemakaian darurat dalam waktu dekat." (N-3)