Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT diminta untuk tidak terpengaruh oleh ajakan jihad dalam lantunan adzan yang dilakukan sejumlah orang. Selain karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal itupun berpotensi menimbulkan keresahan hingga perpecahan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rachmat Syafei seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi Islam, di kantor MUI Jawa Barat, Bandung, Jumat (4/12). Rapat untuk mendengarkan pendapat ini dihadiri pimpinan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, dan Mathlaul Anwar.
Baca juga: MUI Jabar Desak Polri Usut Kasus Adzan Ajak Jihad
Rachmat mengatakan, seluruh pimpinan ormas Islam yang hadir menyepakati bahwa ajakan jihad yang videonya beredar luas di media sosial itu tidak sesuai dengan syariat Islam. "Berkaitan dengan adzan ada hayya alal jihad, itu salah dan tidak bisa menurut syariah," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menilai ajakan jihad tersebut akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan, menurut dia bukan tidak mungkin akan menciptakan konflik di antara sesama.
"Bisa terjadi keributan-keributan dan pertempuran apabila tidak segera ditangani," katanya. Terlebih, menurutnya ajakan jihad ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia yang baik-baik saja.
"Kondisi di Indonesia damai dan bersatu. Maka kata-kata (ajakan jihad) itu bisa mengundang keresahan dan kegaduhan," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta aparatur negara terkait agar segera bertindak dengan memberi pemahaman-pemahaman kepada pelaku ajakan jihad agar menghentikan aksi tersebut. Namun, pihaknya meminta penanganan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum.
"Pelaku bisa ditindak, tapi sifatnya edukasi. Diberi tahu kalau itu salah, tindakan itu salah, menyimpang dari ketentuan agama. Tapi diberi edukasi, diberi tausiyah," katanya. (BY/A-1)
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan gedung baru Majelis Ulama Indonesia akan dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berada di kawasan Bundaran HI.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Prabowo Subianto menyatakan telah menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung MUI
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved