PGRI Cianjur Minta Jaminan Keamanan Sebelum Belajar Tatap Muka

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendukung rencana dimulainya kembali pembelajaran tatap muka di semua tingkatan sekolah. Namun, sebelum belajar tatap muka dilaksanakan, tentu semua fasilitas protokol kesehatan serta skema tata cara pembelajaran di kelas harus betul-betul aman dari potensi penyebaran covid-19.

Ketua PGRI Kabupaten Cianjur Jumyati mengatakan, pada prinsipnya, PGRI sebagai sebuah organisasi profesi, tentu akan melaksanakan apapun yang menjadi kebijakan dari pusat. Artinya, selama kebijakan itu untuk kebaikan segenap bangsa, PGRI akan mendukung penuh.

"Termasuk rencana pembelajaran tatap muka pada awal tahun depan, kami tentu mendukung. Terutama bagi para guru yang hampir 9 bulan terakhir ini tentu mengalami kejenuhan karena lebih banyak mengajar secara daring," kata Jumyati saat dihubungi Media Indonesia melalui telepon selulernya, Minggu (22/11).

Baca juga: Penyebaran Covid-19 Naik Lagi, Sekolah di Ternate Kembali Ditutup

Namun, Jumyati meminta agar berbagai persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka tidak terlalu dibebankan kepada guru. Misalnya, untuk pelaksanaan tes usap para guru yang mungkin akan dijadikan sebagai salah satu syarat pembelajaran tatap muka.

"Tes swab itu kan relatif mahal. Mungkin ada sebagai besar yang tidak akan mampu membayar biaya tes swab, seperti guru honorrer. Biaya tes usap bisa jadi seharga gaji 3 bulan bagi guru honorer," terangnya.

Jumyati menegaskan berbagai persiapan harus betul-betul matang sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka. Utamanya menyangkut keamanan bagi guru dan siswa agar tidak berpotensi terpapar covid-19.

"Di saat pandemi covid-19 ini yang harus diperhatikan tentu penerapan protokol kesehatan. Bagaimana misalnya di setiap sekolah sarana dan prasarana protokol kesehatannya sudah tersedia maksimal atau belum, bagaimana pengaturan di dalam kelas agar antarsiswa bisa menjaga jarak, bagaimana juga pengaturan jadwal pembelajaran karena jumlah siswa di dalam kelas pasti akan dibatasi. Nah, hal-hal ini harus betul-betul matang," ungkapnya.

Positifnya respons dari PGRI tidak terlepas juga kemampuan penguasaan teknologi yang dimiliki setiap guru. Pasalnya, selama pembelajaran jarak jauh, masih ada guru yang belum menguasai cara mengoperasikan gawai secara maksimal alias gagap teknologi (gaptek).

"Hanya sekitar 50% yang menguasai teknologi. Sisanya belum bisa maksimal. Jadi, memang perlu segera dilaksanakannya pembelajaran secara manual (tatap muka)," pungkasnya. (OL-1)