Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Jumlah Pengungsi Merapi di Sleman Terus Bertambah

Ardi Teristi
11/11/2020 18:38
Jumlah Pengungsi Merapi di Sleman Terus Bertambah
Relawan mengevakuasi warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi seperti di Sumber, Klakah, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (11/11).(ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

JUMLAH warga yang mengungsi mengantisipasi erupsi Gunung Merapi, terus bertambah. Hingga Rabu (11/11), jumlah pengungsi di tempat pengungsian yang disiapkan di Sleman mencapai 203 orang.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya karena tidak hanya kelompok rentan yang mengungsi, tetapi orang dewasa dan keluarga mereka juga ada yang mengungsi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Joko Supriyanto menyatakan Pihaknya melayani dan menyediakan  kebutuhan dasar para pengungsi selama di pengungsian.

"Sebanyak 12 barak pengungsian disiapkan oleh BPBD Sleman dan ada 22 barak pengungsian yang dikelola desa. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pengungsian hewan ternak, termasuk perawatan dan penyediaan pakan ternak," jelasnya.

Lebih jauh, Joko Supriyanto menyatakan pihaknya langsung bertindak begitu Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menetapkan aktivitas Gunung Merapi ditingkatkan dari Waspada (level ll) menjadi Siaga (level Ill) berlaku mulai 5 November 2020 pukul 12.00 WIB. Status tanggap darurat langsung ditetapkan dan pengungsian kelompok rentan dan hewan ternak disiapkan.

Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat meninjau Posko Pusat BPBD Sleman di Pakem, Sleman mengingatkan, penanganan pengungsi erupsi Gunung Merapi harus dilakukan dengan protokol Covid-19. "Pemda harus menyiapkan segala sesuatu, mulai dari SDM, infrastruktur, sarana, dan prasarana," kata dia.

Ia juga mengingatkan penanganan bencana Merapi juga bisa ditangani dengan baik dari sisi kependudukan. Apabila surat-surat yang terkait kependudukan milik warga hilang, Pemda harus bertanggung jawab untuk menguruskannya.

Eko berharap penanganan bencana Merapi bisa dilakukan secara gotong royong, termasuk dari penambang dan pengelola wisata di sekitat lereng Merapi. Dengan demikian, penanganan bencana Merapi tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga bisa dari bantuan pengusaha. (R-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya