Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
ASESMEN Sertifikasi Kompetensi bagi penyuluh honorer THL-TBPP dari seluruh Indonesia kecuali Provinsi Papua, berlangsung 3-16 November 2020. Lokasi asesmen adalah balai pelatihan dan kampus Polbangtan, unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian RI.
Dijadwalkan peserta asesmen 4.855 orang, namun hingga Jumat pekan lalu (30/10) diketahui empat sakit, 12 meninggal dunia dan 13 pensiun atau memilih mundur. Khusus yang sakit, Kementan memberi diskresi, penyuluh THL mengirim surat resmi kepada Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP (Pusluhtan) di Kementan.
Peserta asesmen adalah penyuluh THL-TBPP (tenaga harian lepas - tenaga bantu penyuluh pertanian) yang lolos passing grade Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K). Lolos 11.590 dari total 14.924 peserta uji P3K, April 2019.
Kendati lolos uji ASN-P3L, langkah 4.855 THL terhadang syarat pendidikan minimal Diploma III, sementara mereka lulusan SMK pertanian dan SLTA non pertanian sehingga harus asesmen Sertifikasi Kompetensi, 3 - 16 November.
"Mereka lolos saringan P3K, namun belum tersertifikasi kompetensinya sehingga harus melalui tahapan akhir berupa asesmen Sertifikasi
Kompetensi," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, di Kupang, NTT, beberapa waktu lalu.
Dedi menyatakan Kementan mendukung penuh kegiatan asesmen, dengan mengawal dan mendampingi 4.855 THL menjadi P3K melalui asesmen seperti ditetapkan Menpan RB, yang mengatur pengangkatan ASN termasuk P3K.
Sementara Perpres No 38/2020 tentang Pengajuan ASN P3K sudah diteken Presiden RI Joko Widodo. Asesmen merupakan upaya Kementan meningkatkan kompetensi bidang pertanian dari penyuluh berlatar belakang SMK non pertanian hingga DII.
"Jajaran Kementan khususnya BPPSDMP wajib dukung proses sertifikasi. Tugas ini sangat mulia. Mengawal penyuluh THL menjadi ASN P3K. Prosesnya mendekati garis finish," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat membuka video conference Mentan Sapa Petani dan Penyuluh [MSPP] Vol. 23, kemarin.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa penyuluh adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, selaku pendamping dan pengawal petani di lapangan.
"Penyuluh adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, selaku pendamping dan pengawal petani," kata Mentan Syahrul, yang menginstruksikan BPPSDMP kawal dan dampingi penyuluh THL hingga lolos menjadi P3K.
Dedi pun koordinasi Puslatan dan Pusdiktan siapkan balai pelatihan dan kampus Polbangtan menggelar asesmen sementara Pusluhtan mendampingi peserta asesmen.
Mulai Selasa (3/11) THL Aceh dan Sumut di Polbangtan Medan; THL Sumbar di BPP Jambi; THL Bengkulu dan Lampung di BPP Lampung; THL Banten di BBPKH Cinagara; THL Jateng di Polbangtan YoMa; THL Bali di BBPP Ketindan; THL Kaltim dan Kaltara di BBPP Binuang; THL Sulut di BBPP Batangkaluku dan THL NTT di BBPP Kupang.
Sementara untuk THL Jatim, mengingat yang terbanyak mengikuti asesmen, untuk Selasa (3/11) berlangsung di Polbangtan Malang dan BBPP Batu Malang, berlanjut Senin pekan depan (9/11) di BBPP Ketindan.
"Jadwal asesmen tergantung jumlah peserta. THL Kaltara hanya seorang dan 14 di Papua Barat. Cukup dua hari. Ada delapan hari, THL Aceh di Polbangtan Medan, 3 - 12 November. Jumlahnya 414 orang," kata Kapusluh Leli Nuryati didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, Joko Samiyono selaku moderator dan anchor MSPP, Kasubbid IM Pusluhtan, Septalina Pradini. (OL-13)
Baca Juga: Sertifikasi Kompetensi P3K Wajib Bagi Penyuluh Pertanian Honorer
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved